Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Dirugikan Akibat Tidak Diterapkannya Asas Contradictoire Delimitatie=Legal Protection For Parties Who Are Harmed by The Non-implementation of The Principle of Contradictoire Delimitatie

Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Dirugikan Akibat Tidak Diterapkannya Asas Contradictoire Delimitatie (dibimbing oleh suryaman mustari pide dan Muhammad Aswan) Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis kepastian hukum sertipikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang tidak menerapkan asas contradictoire delimitatie yang menyebabkan terjadinya sertipikat tumpang tindih, dan (2) Menganalisis perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan akibat terbitnya sertipikat tumpang tindih yang diterbitkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan (Library Research), selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kepastian Hukum Sertipikat Tanah Yang Diterbitkan Oleh Badan Pertanahan Nasional Yang Tidak Menerapkan Asas Contradictoire Delimitatie adalah terjadinya cacat hukum pada salah satu sertipikat tanah yang tumpang tindih karena tidak dilengkapi dengan berkas dan dokumen pengukuran yang dihadiri oleh pemilik batas-batas tanah, akan mendapat kepastian hukum apabila ada putusan pengadilan yang sudah inkracht sebagai acuan untuk melakukan pembatalan sertipikat tanah pada sertipikat yang terbukti tidak sah dan cacat hukum (2) Perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan akibat terbitnya sertipikat tumpang tindih adalah mendapatkan perlindungan secara preventif dan represif yang memandang bahwa penerapan asas contradictoire delimitatie bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, hal-hal yang menjadi perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan adalah pihak BPN harus menerima permohonan pembatalan sertipikat atas tanah yang diajukan oleh pihak yang berhak sesuai putusan pengadilan dan perlindungan dalam bentuk ganti rugi oleh BPN yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pihak yang berwenang.