PRINSIP KEHATI-HATIAN PEMERINTAH PADA PEMBAYARAN BIAYA GANTI RUGI PROYEK PEMBANGUNAN BANDARA BUNTU KUNIK MENGKENDEK TANA TORAJA=The Government's principle of prudence in paying compensation costs for the Mengkendek Toraja airport development project

“Prinsip Kehati-hatian Pemerintah Pada Pembayaran Biaya Ganti Rugi Proyek Pembangunan Bandara Buntu Kunik Mengkendek Tana Toraja”, di bimbing oleh Marwati Riza sebagai Pembimbing Utama dan Muhammad Ilham Arisaputra sebagai Pembimbing Pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi Tahapan Pengadaan Tanah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Sudah Sejalan dengan Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Proyek Pembangunan Bandara Buntu Kunik Mengkendek Tana Toraja dan menganalisis Akibat Hukum yang timbul terhadap kesalahan pembayaran Ganti Rugi pada Pengadaan Tanah untuk pembangunan bandara Buntu Kunik. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan lokasi penelitian di Kabupaten Tana Toraja, Jenis dan Sumber data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan Wawancara, studi kepustakaan dan observasi. Data selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif kemudian konklusi dalam bentuk argumentasi. Hasil Penelitian ini adalah (1) Penerapan prinisp Kehati-hatian pada tahapan pengadaan tanah pembangunan bandara buntu kunik mengkendek tana toraja belum menerapkan prinsip kehati-hatian secara baik serta pelaksanaan yang tidak transparan karena tidak melibatakan peran serta masyarakat secara penuh khususnya masyarakat yang terkena dampak pembangunan tersebut dan inventarisasi/identifikasi dokumen yang tidak dilakukan dengan baik oleh Panitia Pengadaan tanah yang telah menimbulkan adanya kesalahan pembayaran ganti rugi. (2) Akibat hukum yang timbul dari adanya kesalahan pembayaran ganti rugi terhadap pemegang hak atas tanah yang tidak mendapatkan ganti rugi pengadaan tanah tersebut adalah terjadinya gugatan yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap melalui putusan Mahkamah Agung No. 207/Pdt/2013 yang berakibat hukum kepada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang berhak sekaligus menuntut pengembalian yang telah dibayarkan kepada pihak yang tidak berhak The Government's principle of prudence in paying compensation costs for the Mengkendek Toraja airport development project”, supervised by Marwati Riza as the Main Advisor and Muhammad Ilham Arisaputra as the Assisting Advisor. This study aims to analyze and evaluate the Stages of Land Acquisition carried out by the Tana Regency Government in line with the Application of the Precautionary Principle in the Buntu Kunik Airport Development Project, Mengkendek Tana Toraja and analyze the legal consequences arising from errors in compensation payments in land acquisition for the construction of the Buntu Kunik airport. This research is an empirical research locations at Tana Toraja. Types and sources of data used are primary data and secondary data. Data collection was carried out by interviews, literature studies and observations. The data is then analyzed qualitatively then conclusions are in the form of arguments. The results of this study are (1) the application of the precautionary principle at the stage of land acquisition for the construction of the airport, but not yet fully implementing the precautionary principle and implementation that is not transparent because it does not involve the full participation of the community, especially the people affected by the development and the inventory/identification of documents that were not carried out properly by the Land Acquisition Committee which resulted in an error in paying compensation. (2) The legal consequence that arises from an error in the payment of compensation to land rights holders who do not receive compensation for land acquisition is a lawsuit that has permanent legal force through Supreme Court decision No. 207/Pdt/2013 which has legal consequences for the Government of Tana Toraja to pay compensation to the rightful people while simultaneously demanding a return that has been paid to the people who is not entitled