PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG=APPLICATION OF THE PRICIPLE OF RECOGNIZING SERVICE USERS BY LAND DEED OFFICIALS IN PREVENTING MONEY LAUNDERING

INDRAWATI PRATIWI NATSIR. Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, Dibimbing oleh Said Karim dan Ilham Arisaputra. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Makassar dan menganalisis bentuk pengawasan Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah terkait peran Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak pelapor dalam dugaan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Dengan lokasi penelitian di Kota Makassar. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui wawancara dengan ketua ikatan pejabat pembuat akta tanah dan perwakilan kepala kantor pertanahan wilayah provinsi Sulawesi Selatan serta kuisioner yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Makassar dan Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Makassar. Data sekunder merupakan dokumen atau buku- buku hukum yang terkait dengan penelitian ini yang diperoleh dari studi kepustakaan. Teknik penelitian dilakukan dengan cara studi lapangan dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh baik berupa data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1.Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa oleh PPAT di Kota Makassar telah efektif dilakukan oleh PPAT di Kota Makassar sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang melalui transaksi peralihan hak atas tanah oleh pengguna jasanya, meskipun sampai saat ini belum ada PPAT di Kota Makassar yang menemukan dan melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan yang diduga sebagai bentuk tindak pidana pencucian uang. 2. Saat ini pembinaan dan pengawasan dari Majelis Pembina dan Pengawas PPAT di Kota Makassar terkait kewajiban PPAT untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang telah dilakukan dengan efektif karena saat ini PPAT di Kota Makassar telah menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dengan efektif.