ANALISIS PEMBERIAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM KEPADA PEMEGANG SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN ASAS RECHTSVERWERKING=ANALYSIS OF THE PROVISION OF LEGAL SECURITY GUARANTEE TO LAND CERTIFICATE HOLDERS BASED ON THE RECHTSVERWERKING PRINCIPLEANALYSIS OF THE PROVISION OF LEGAL SECURITY GUARANTEE TO LAND CERTIFICATE HOLDERS BASED ON THE RECHTSVERWERKING PRINCIPLE

NARA REBRISAT (B022181055). Analisis Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Pemegang Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Asas Rechtsverwerking, dibimbing oleh Kahar Lahae dan Sri Susyanti Nur. Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui penerapan asas rechtsverwerking dalam sistem publikasi negatif bertendensi positif pada lembaga peradilan Tata Usaha Negara; 2) untuk mengetahui tanggung jawab hukum Badan Pertanahan Nasional terkait dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atas pembatalan suatu sertipikat. Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian normatif. Untuk memperoleh bahan hukum dibutuhkan studi pustaka dan studi lapangan yang dilengkapi dengan wawancara sebagai data pendukung penelitian, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan asas rechtsverwerking dalam memperoleh hak atas tanah dalam sistem pendaftaran tanah nasional pada Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah merupakan pengadopsian dari hukum adat dan bukan merupakan ketentuan baru. Ketentuan pasal tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap perolehan hak atas tanah dan berusaha mengatasi kelemahan sistem publikasi negatif yang dianut oleh Indonesia serta dapat menjadi jalan keluar permasalahan sengketa tanah. Namun sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten/ Kota telah berusia 5 (lima) tahun tidak berarti hak menggugatnya hilang bagi orang yang merasa dirugikan atas disertipikat hak atas tanah tersebut. 2) Tanggung jawab hukum BPN terkait dengan putusan PTUN atas pembatalan suatu sertipikat sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 pembatalan hak atas tanah dilakukan dengan keputusan Kepala BPN atau melimpahkan kepada Kantor Wilayah atau pejabat yang ditunjuk. Menurut Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa, BPN wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya. Jadi BPN berkewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan mengenai pembatalan sertifikat atau mencabut sertifikat tersebut.