Nasution, Muhammad Rezky Setiawan (2024) TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Mks) = Juridical Review Of The Crime Of Inducing A Child To Have Sexual Intercourse (Study Of Decision Number 114/Pid.Sus/2022/PN MKS). Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
![[thumbnail of Cover]](/46621/1.hassmallThumbnailVersion/B011191351_skripsi_01-03-2024%20Cover1.jpg)

B011191351_skripsi_01-03-2024 Cover1.jpg
Download (308kB) | Preview
![[thumbnail of Bab 1-2]](/style/images/fileicons/text.png)
B011191351_skripsi_01-03-2024 bab1-2.pdf
Download (1MB)
![[thumbnail of Dapus]](/style/images/fileicons/text.png)
B011191351_skripsi_01-03-2024 Dapus.pdf
Download (208kB)
![[thumbnail of Fulltext]](/style/images/fileicons/text.png)
B011191351_skripsi_01-03-2024.pdf
Restricted to Repository staff only until 21 February 2027.
Download (2MB)
Abstract (Abstrak)
MUHAMMAD REZKY SETIAWAN NASUTION (B011191351). “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Mks)”. Dibawah bimbingan Syamsuddin Muchtar selaku Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin selaku Pembimbing Pendamping.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam perspektif hukum pidana dan juga menganalisis pertimbangan hukum hakim atas tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Mks.
Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen.
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu: (1) Tindak pidana persetubuhan merupakan bentuk kejahatan terhadap kesusilaan. Salah satu aturan yang mengatur mengenai persetubuhan terhadap anak yakni Pasal 81 Ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Rumusan dari pasal tersebut termasuk ke dalam delik biasa; (2) Pada Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Mks, terdakwa terbukti melanggar Pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam putusan pidana yang dijatuhkan hakim pada terdakwa lebih rendah dari tuntutan pidana penuntut umum. Hal tersebut dapat dilakukan oleh hakim, pada prinsipnya hakim bebas dan mandiri untuk menentukan hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Hakim dapat menjatuhkan putusan pidana lebih rendah, sama, bahkan lebih tinggi dari tuntutan pidana penuntut umum, asalkan tetap memenuhi batasan yang ada.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | anak, persetubuhan, tindak pidana. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Nasyir Nompo |
Date Deposited: | 14 Jul 2025 03:03 |
Last Modified: | 14 Jul 2025 03:03 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/46621 |