PENERBITAN SERTIFIKAT HAK PAKAI DI ATAS TANAH HAK MILIK OLEH PEMERINTAH DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM=ISSUANCE OF LAND USE RIGHTS CERTIFICATES ON LAND OWNED BY LOCAL GOVERNMENTS FOR THE DEVELOPMENT OF PUBLIC FACILITIES

Farid Mustafa (B022181028) dengan judul “Pernerbitan Sertifikat Hak Pakai Diatas Tanah Hak Milik Oleh Pemerintah Daerah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum” dibawah bimbingan Andi Suryaman M. Pide dan Muhammad Ilham Arisaputra. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum penerbitan sertifikat hak pakai atas diatas tanah hak milik perorangan, serta untuk mengetahui tanggung jawab BPN dan Pemda Kabupaten Gowa atas terbitnya sertifikat hak pakai diatas tanah milik perseorangan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris, yang mengkaji dan menganalisis bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Hasil Penelitian (1) tidak terdapat aturan yang mengatur peralihan hak pribadi menjadi kepemilikan negara, akan tetapi dalam prakteknya apabila terjadi hal yang seperti itu dasar hukum yang dipakai adalah Pasal 131 Permen ART/ BPN Nomor 3 Tahun 1997. Dimana pendaftaran penghapusan hak itu sendiri harus disertai surat pernyataan pelapasan hak ke negara yang ditanda tangani dihadapan Kepala BPN Kabupaten/Kota. Untuk perlihan hak atas tanah yang tanpa persetujuan si pemilik hak adalah tidak mungkin terjadi karena dalam peralihan hak atas tanah mengharuskan si pemilih hak bertanda tangan diatas akta jual beli yang tercantum dalam sertifikat, kecuali pemilik hak atas tanah tidak bisa hadir diharuskan terlebih dahulu membuat surat kuasa menjual yang dibuat oleh PPAT. (2) Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah pihak yang bertanggung jawab dalam penerbitan sertfikat. Maka pihak BPN juga bertanggung jawab mencabut/membatalkan salah satu sertifikat yang dianggap tidak sah baik yang penyelesaiannya melalui mediasi langsung yang dilakukan oleh pihak BPN ataupun melalui putusan gugagatan pada pengadilan.