Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia=Juridical Review Of The Crime Of Trafficking In Human Organs

NUR ADITYA FAUZAN S “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memperjualbelikan Organ Tubuh Manusia”. (dibimbing oleh Nur Azisa dan Haeranah) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingkan hukum pengaturan terkait tindak pidana memperjualbelikan organ tubuh manusia dan mengetahui bagaimana penegkan hukum pidana terhadap tindak pidana memperjualbelikan organ tubuh manusia. Penelitian ini mengunakan metode penelitian Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach ) dan Pendekatan Konsep (Conseptual Approach) Dari Hasil penelitian ditemukan (1) perbedaan dan persamaan hukum positf di Indonesia dan Filipina, serta pembaharuan hukum positif di Indonesia terhadap hukum kesehatan yang terkait dengan tindak pidana transplantasi organ tubuh ginjal, maka dapat diketahui hukum positif yang ada di Indonesia terhadap tindak pidana komersialisasi organ tubuh ginjal belum dapat mengakomodir keselarasan kebutuhan organ tubuh ginjal dengan pengenaan pemidanaan komersialisasi organ tubuh ginjal. Larangan terhadap komersialisasi organ tubuh ginjal berbanding terbalik dengan keadaan kebutuhan terhadap organ tubuh ginjal yang semakin meningkat. Sedangkan di negara Filipina diberlakukan aturan hukum positif dan ketentuan lainnya yang mendorong pemenuhan organ tubuh ginjal, dan adanya lemabaga di bidang kesehatan yang mensuplai kebutuhan organ tubuh ginjla, sedangkan di Indonesia masih memerlukan pembenahan dan pembaharuan dalam ranah hukum kesehatan, terhadap pemenuhan organ tubuh ginjal. (2) Masalah Perdagangan organ tubuh tetap banyak terjadi di Indonesia walaupun terdapat pengaturan hukum mengenai hal tersebut. Kondisi aparat penegak hukum yang kurang tegas dalam menindaklanjuti masalah ini juga menjadi penyebab tetap maraknya kasus ini, karena setelah dengan terang-terangan proses perdagangan organ tubuh di media. Oleh karena itu penegakkan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Organ tubuh belum sesuai dengan yang diharapkan karena baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan maupun di dalam RKUHP tahun 2004, tidak ada satu pasal pun yang formulasi isi pasalnya memberikan karakteristik mengenai tindakan apa saja yang dikategorikan sebagai praktek jualbeli organ tubuh manusia. Ketegasan aparat penegak hukum menjadi point yang terus disoroti untuk segera menegakkan undang-undang dalam mengatasi tindak pidana ini.