PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS TERHADAP PEMOTONGAN HONORARIUM NOTARIS YANG DITETAPKAN SECARA SEPIHAK OLEH BANK=NOTARY LEGAL PROTECTION AGAINST DEDUCTIONS FROM NOTARY HONORARIUM SET UNILATERALLY BY BANKS

ABSTRAK JACKLYN HALIM, Perlindungan Hukum Notaris terhadap Pemotongan Honorarium Notaris yang Ditetapkan Secara Sepihak oleh Bank, dibimbing oleh Muhammad Basri dan Oky Deviany. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menelaah kesesuaian pemotongan Honorarium Notaris yang ditetapkan secara sepihak oleh Bank berdasarkan Teori Kesepakatan dan untuk mengarahkan upaya hukum yang dapat dilakukan agar tidak terjadi pemotongan Honorarium Notaris yang ditetapkan secara sepihak oleh bank. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis dan sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik penyajian secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pemotongan Honorarium Notaris yang dilakukan secara sepihak oleh Bank tidak sesuai dengan Teori Kesepakatan. Sebelum dimulainya hubungan kerja sama antara notaris dan bank disepakati tidak adanya pengambilan keuntungan oleh bank yang dipotong dari honorarium notaris. Apa yang telah disepakati bersama, kemudian diubah secara sepihak oleh bank melalui surat pemberitahuan secara tertulis kepada notaris, yang memberitahukan penetapan pemotongan honorarium notaris sebesar 10% (sepuluh persen) dari total honorarium notaris untuk keuntungan bank. Hal ini tidak sesuai dengan Teori Kesepakatan dan Pasal 1338 ayat (2) BW, yang mana perubahan suatu perjanjian hanya dapat dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perubahan tersebut hanya berdasarkan keinginan bank 2) Tindakan hukum yang dapat dilakukan agar tidak terjadinya pemotongan honorarium secara sepihak adalah larangan hubungan kerja sama antara notaris dan bank dan penghapusan ketentuan pemotongan honorarium notaris oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Pengaturan hukum batas bawah honorarium notaris dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.