SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBAGAI ALAS HAK DALAM SENGKETA PERTANAHAN DI KABUPATEN LUWU = TAX NOTIFICATION LETTER FOR LAND AND BUILDING TAX AS A BASIS OF RIGHTS IN LAND DISPUTES IN LUWU REGENCY

FETRONELA GRACE JULIANTI (B011191270) dengan judul “Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Alas Hak Dalam Sengketa Pertanahan di Kabupaten Luwu”. Di bawah bimbingan Anwar Borahima sebagai Pembimbing Utama dan Muhammad Ilham Arisaputra sebagai Pembimbing Pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi kekuatan hukum Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) sebagai alas hak dalam sengketa pertanahan di Kabupaten Luwu serta mengetahui perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemilik SPPT PBB. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Dalam perolehan data, maka dilakukan wawancara kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu (BPN), Kepala Bidang PBB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu (BAPENDA), dan Hakim Pengadilan Negeri Belopa serta melakukan pengumpulan data menggunakan penyebaran kuesioner ke 54 (lima puluh empat) sampel di 2 (dua) desa, yakni Desa Walenrang dan Desa To’pongo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) SPPT PBB merupakan bukti pembayaran pajak dari dilakukannya pengelolaan dan pemanfaatan atas tanah. SPPT PBB dapat menjadi pembuktian dilakukannya penguasaan berturut-turut yang merupakan alas hak utama. Pembuktian SPPT PBB tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung dengan bukti-bukti lain serta keterangan saksi yang dapat dibuktikan kebenarannya, (2) Perlindungan hukum bagi pemilik SPPT PBB adalah diberinya hak untuk melakukan pendaftaran tanah, diberikan kesempatan untuk membuktikan hak dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan serta diberikan rasa aman untuk mengelola dan menguasai tanah.

Keyword : Alas Hak, Sengketa Pertanahan, SPPT PBB