Roslina, Roslina (2023) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN SEKSUAL MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan Nomor 746/Pid.B/2020/PN BPP) = A Judicial Review Of Sexual Extortion Crimes By Electronic Media In Ruling Number 746/Pid.B/2020/PN BPP”. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
![[thumbnail of Cover]](/46408/1.hassmallThumbnailVersion/B011191176_skripsi_16-02-2024%20Cover1.jpg)

B011191176_skripsi_16-02-2024 Cover1.jpg
Download (224kB) | Preview
![[thumbnail of Bab 1-2]](/style/images/fileicons/text.png)
B011191176_skripsi_16-02-2024 bab1-2.pdf
Download (871kB)
![[thumbnail of Dapus]](/style/images/fileicons/text.png)
B011191176_skripsi_16-02-2024 Dapus.pdf
Download (72kB)
![[thumbnail of Fulltext]](/style/images/fileicons/text.png)
B011191176_skripsi_16-02-2024.pdf
Restricted to Repository staff only until 14 August 2026.
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
ROSLINA (B011191176), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan juduk skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Seksual Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 746/Pid.B/2020/PN BPP)”. Dibawah bimbingan oleh Abdul Asis sebagai Pembimbing Utama dan Andi Muhammad Aswin Anas sebagai Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana pemerasan seksual dalam prespektif hukum pidana dan untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusan tindak pidana pemerasan seksual melalui media elektronik pada perkara Putusan Nomor 746/Pid.B/2020/PN Bpp.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian bahan hukum tersebut dianalisis secara prespiktif normative.
Adapun hasil penelitian ini, yaitu: (1) Tindak pidana pemerasan seksual melalui media elektronik dikualifikasikan ke dalam delik formil dan delik aduan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (3) UU RI TPKS. (2) Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 746/Pid.B/2020/PN Bpp majelis hakim dalam memberikan pertimbangan harus senantiasa memperhatikan asas kekuasaan kehakiman agar dapat menghadirkan suatu putusan yang adil maka hakim dapat memberikan putusan ultra petita sesuai yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 24 UUD NRI 1945 dan Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Kualifikasi; Pemerasan Seksual; Media Elektronik. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Nasyir Nompo |
Date Deposited: | 11 Jul 2025 00:03 |
Last Modified: | 11 Jul 2025 00:03 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/46408 |