PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN PADA KAWASAN RESAPAN AIR DI KABUPATEN MERAUKE

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Terjadinya alih fungsi kawasan resapan air menjadi kawasan perumahan, (2) Implikasi hukum terhadap alih fungsi kawasan resapan air yang menjadi kawasan perumahan.
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Merauke Provinsi Papua. Data-data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa (1) Terjadinya alih fungsi kawasan resapan air menjadi kawasan perumahan karena Pengaturan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merauke yang Mengacu Pada Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merauke Tahun 2010-2030, tidak mengatur secara rinci pembagian Zonasi Kawasan Perumahan dan Pemukiman serta Kawasan Zonasi Resapan Air, Namun di dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Merauke Tahun 2017-2037 diatur Zonasi Kawasan Perumahan dan Pemukiman serta Kawasan Zonasi Resapan Air. Kedua aturan ini tidak sinkron yang menyebabkan ketidaksesuaian prosedur penerbitan izin lokasi. (2) Implikasi hukum terhadap alih fungsi kawasan resapan air yang menjadi kawasan perumahan berakibat pada status hak atas tanah, khususnya bagi masyarakat yang telah memiliki sertifikat, dan sertifikat induk yang dimiliki perusahaan masih menjadi jaminan di bank. Akibat hukum terhadap bangunan perumahan yang telah dibangun untuk kondisi saat ini tidak ada pembongkaran, dan implikasi hukum terhadap perusahaan, telah terjadi pelarangan pembangunan karena izin lokasi masih sementara dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merauke.