Evaluasi Kondisi Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Terhadap Implementasi Undang-Undang No.1 Tahun 2011 di Perumahan Bumi Findaria Mas 2, Kabupaten Maros = Evaluation of Housing Conditions for Low-Income Communities (MBR) Towards the Implementation of Law No.1 of 2011 in Bumi Findaria Mas 2 Housing, Maros Regency

JUAN GERYZIM RUSWANDY, Evaluasi Kondisi Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Terhadap Implementasi Undang-Undang No.1 Tahun 2011 di Perumahan Bumi Findaria Mas 2, Kabupaten Maros (dibimbing oleh Edwar Syarif dan Idawarni Asmal) Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menempatkan negara sebagai penanggung jawab dalam pemenuhan perumahan dan pemukiman layak huni termasuk bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang salah satu penyediaan rumahnya dilakukan di Perumahan Bumi Findaria Mas 2. Namun, saat ini masih diperoleh ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pembangunan perumahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas perumahan MBR dan strategi dalam meningkatkan kualitas perumahan MBR terhadap implementasi Undang-Undang No.1 Tahun 2011. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang didukung analisis komparatif dan SWOT dengan objek penelitian Perumahan Bumi Findaria Mas 2, Kabupaten Maros. Hasil penelitian menjelaskan dari segi peruntukan bangunan gedung hunian, intensitas bangunan, dan persyaratan arsitektur bangunan telah sesuai. Namun, dalam tahap pemeriksaan struktural bangunan, kualitas air, dan pengerjaan konstruksi ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Strategi untuk meningkatan kualitas perumahan bagi MBR di Perumahan Bumi Findaria Mas 2 yaitu: (1) Peningkatan terhadap kualifikasi dan mekanisme pengawasan (Wasdal) di lapangan; (2) Merumuskan standar pelaksanaan pembangunan hunian khusus bagi perumahan MBR; (3) Pemberian pemahaman dan pengetahuan kepada pengembang terhadap standarisasi pemabngunan unit rumah subsidi. Hasil Penelitian ini dapat digunakan oleh pengembang, pemerintah daerah, maupun instansi terkait sebagai informasi tambahan serta bentuk rekomendasi guna meningkatkan kualitas kondisi perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kata Kunci: UU No.1 Tahun 2011, Hunian, Evaluasi, Perumahan MBR