PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG MELAKUKAN PENGGELAPAN PAJAK = APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE TO LAND DEED OFFICIAL WHO COMMIT TAX EVAVASION

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui urgensi Restorative Justice terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan penyelesaian hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang melakukan penggelapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) melalui Restorative Justice. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, dengan teknik studi lapangan dan studi pustaka. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Restorative Justice salah satunya adalah pemulihan seperti keadaan semula, terhadap PPAT dapat dilakukan apabila terjadi penggelapan pungutan pajak dari pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang digelapkan oleh PPAT dalam proses peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan, kecuali terdapat unsur merugikan negara atau tindak pidana korupsi maka tidak dapat dilakukan Restorative Justice. Restorative Justice terhadap pejabat pembuat akta tanah bisa menjadi alternatif yang efektif untuk menyelesaikan sengketa dan mengatasi pelanggaran dengan cara yang lebih memulihkan dan konstruktif. Namun, perlu adanya kesiapan dari semua pihak terlibat, serta dukungan dan pengawasan yang memadai untuk memastikan implementasi yang efektif dan adil. Penyelesaian hukum terkait PPAT yang melakukan penggelapan BPHTB melalui Restorative Justice dapat dilakukan dengan ketentuan penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Akan tetapi sampai penelitian ini selesai dilaksanakan, di Kota Makassar berdasarkan sumber dari PPAT, Kejaksaan Negeri Makassar, dan Polrestabes Kota Makassar, hingga sekarang ini kasus yang menjerat PPAT belum pernah ada yang berhasil diselesaikan melalui Restorative Justice.

Keyword : Restorative Justice, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pajak.