PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PEMERINTAH (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD) SEBAGAI OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA = Unlawful Acts by the Government (Onrechtmatige overheidsdaad) as the Object of Administrative Dispute

ELFRAN BIMA MUTTAQIN. Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah (Onrechtmatige overheidsdaad) Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara. (dibimbing oleh Hamzah Halim, Aminuddin Ilmar, dan Anshori Ilyas). Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk menemukan substansi perbuatan melawan hukum oleh pemerintah sebagai objek sengketa tata usaha negara; (2) Untuk memperjelas bagaimana perwujudan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dalam sengketa tata usaha negara; (3) Untuk membentuk konsep ideal penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum oleh pemerintah melalui badan peradilan administrasi negara. Hasil penelitian ini menemukan bahwa : (1) Pada hakekatnya perbuatan melawan hukum oleh pemerintah adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada substansinya meliputi tindakan pemerintah yang melanggar undang-undang, bertentangan dengan AUPB, dan penyalahgunaan wewenang; (2) Perwujudan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah yakni berupa perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum baik secara perdata, pidana maupun administratif yang menimbulkan derita kerugian bagi siapa saja yang menjadi korban karena perbuatan melawan hukum, dalam sengketa tata usaha negara implementasi penyelesaian perkara melalui badan peradilan administrasi negara hanya terbatas pada pembatalan putusan atau mengenai tidak sahnya tindakan tergugat tanpa adanya pembebanan ganti rugi sebagai wujud tanggung jawab tergugat, sehingga penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh badan peradilan umum dan peradilan administrasi negara; (3) Konsep ideal penyelesaian sengketa onrechtmatige overheidsdaad dilaksanakan melalui badan peradilan tata usaha negara diawali dengan tahap pralitigasi melalui pemeriksaan pendahuluan yakni rapat permusyawaratan kemudian pemeriksaan persiapan tanpa didahului dengan upaya administratif, pada jenjang berikutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok sengketa secara litigasi melalui pemeriksaan acara biasa, terkait dengan tindakan pemerintah yang dinyatakan batal dan/atau melawan hukum oleh putusan pengadilan, tergugat dibebankan ganti rugi berdasarkan nilai kerugian faktual.

Keyword : Perbuatan Melawan Hukum, Pemerintah, Objek Sengketa Tata Usaha Negara