TINJAUAN YURIDIS PEMBERLAKUAN KEMBALI UNDANG-UNDANG BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.28/PUU-XI/2013) = JURIDICAL REVIEW OF THE RE-ENACTMENT OF LAWS BASED ON THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT (STUDY OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 28/PUU-XI/2013)

ANDI HAEKAL FAIL FAKSYAL (B011201331) dengan judul Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Kembali Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013). Dibimbing oleh Marwati Riza selaku pembimbing utama dan Bapak Zulfan Hakim selaku pembimbing pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberlakuan kembali Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme di Indonesia dan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi untuk sampai pada amar putusan pemberlakuan kembali Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 yang telah dicabut DPR. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tindakan Mahkamah Konstitusi jika ditinjau dari prinsip-prinsip konstitusionalisme adalah jelas menyalahi prinsip dasar pembatasan kekuasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan ketentuan pada Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian, dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi tersebut didasarkan pada beberapa hal terutama terkait dengan kedudukan daripada Koperasi. Namun terjadi ketidakkonsistenan antara pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dan amar putusan yang dikeluarkan.

Keyword : Konstitusionalisme, Mahkamah Konstitusi, Pemberlakuan Kembali