KEABSAHAN TINDAKAN WALIKOTA MAKASSAR TERHADAP PENONAKTIFAN SELURUH RT DAN RW DI KOTA MAKASSAR = THE VALIDITY OF THE MAYOR OF MAKASSAR'S ACTION REGARDING THE DEACTIVATION OF ALL RT AND RW IN MAKASSAR CITY

ABSTRAK ARJUN PRASEPTYA HARUM (B021 17 1327), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi KEABSAHAN TINDAKAN WALIKOTA MAKASSAR TERHADAP PENONAKTIFAN SELURUH RT DAN RW DI KOTA MAKASSAR, di bawah bimbingan Ariani Arifin selaku Pembimbing Utama dan Eka Merdekawati Djafar selaku Pembimbing Pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebasahan Tindakan Walikota makassar terhadap penonaktifan RT dan RW di Kota Makassar, dan untuk mengetahui akibat hukum terkait penonaktifan RT dan RW. Tipe penelitianyang digunakan adalah penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum dilaksanakan dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan serta literature yang relevan dengan objek penelitian ini. Adapun hasil penelitian ini yaitu: (1) Tindakan Walikota yang mengeluarkan kebijakan terkait pemberhentian RT dan RW tidak memenuhi syarat sah tindakan dari segi kewenangan. Tindakan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dianggap mengalami ketidakabsahan jika dilihat dalam ketentuan UUAP No. 30 2014 Pasal 52 ayat (1) huruf a dan b. (2) Tindakan yang dilakukan Walikota Makassar tersebut mengakibatkan proses pelaksanaan administrasi dalam lingkup RT dan RW menjadi masalah dalam pelaksanaannya dikarenakan terjadinya kekosongan jabatan yang mengakibatkan terhentinya beberapa proses adminsitrasi yang menjadi kewenangan RT dan RW. Jadi dapat dikatakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Walikota Makassar tidak memiliki kekuatan hukum. Keputusan walikota makassar dalam memberhentikan RT dan RW di Kota Makassar cacat hukum dan dapat gagal demi hukum sehingga RT dan RW yang diberhentikan tetap harus menjalankan tugas dan fungisnya seperti semestinya .

Kata kunci: keabsahan tindakan, penonaktifan, rt dan rw.