REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA BAGI KORPORASI PADA TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN = RECONSTRUCTION OF CRIMINAL SANCTIONS FOR CORPORATIONS FOR CRIMINAL ACTIONS OF FOREST DESTRUCTION

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk menemukan hakikat sanksi pidana bagi korporasi pada tindak pidana perusakan hutan di Indonesia, (2) Untuk menganalisis pelaksanaan sanksi pidana bagi korporasi pada tindak pidana perusakan hutan, dan (3) Untuk menemukan model ideal sanksi pidana bagi korporasi yang sesuai dengan prinsip keadilan.Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan rumusan masalah pertama menggunakan pendekatan filosofi yaitu mengkaji dan menganalisis hakikat sanksi pidana bagi korporasi pada tindak pidana perusakan hutan di Indonesia. Rumusan masalah kedua menggunakan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus dengan menganalisa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap pelaksanaan sanksi pidana bagi korporasi pada tindak pidana perusakan hutan. Rumusan masalah ketiga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji dan menganalisis konsep-konsep hukum model ideal sanksi pidana bagi korporasi yang sesuai dengan prinsip keadilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Hakikat sanksi pidana bagi korporasi pada tindak pidana perusakan hutan di Indonesia adalah perlindungan terhadap hutan sebagai kekayaan nasional, sistem penyangga kehidupan, dan sumber kemakmuran rakyat yang harus dimanfaatkan secara terencana, optimal dan bertanggung jawab serta memperhatikan, kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan; (2) Pelaksanaan sanksi pidana bagi korporasi pada tindak pidana perusakan hutan saat ini belum sepenuhnya berorientasi untuk memulihkan hutan seperti keadaan semula, serta berat ringannya pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa belum sepenuhnya mempertimbangkan tentang fungsi kawasan hutan yaitu fungsi konservasi, lindung, dan produksi; (3) Model ideal sanksi pidana bagi korporasi yang sesuai dengan prinsip keadilan adalah mengedepankan sanksi pidana yang berorientasi pada pemulihan hutan (sustainable recovery) seperti keadaan semula secara berkelanjutan, dan pentingnya fungsi kawasan hutan sebagai pertimbangan dalam penjatuhan pidana bagi korporasi pelaku perusakan hutan.

Keyword : Rekonstruksi, Pidana, Korporasi