Perilaku Aparatur Sipil Negara Dalam Penerapan Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Kota Makassar = Behavior Of State Civil Servant In Implementing The Equalization Of Administrative Into Functional Positions In Government Of Makassar City

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perilaku Aparatur Sipil Negara dalam penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional pada Pemerintah Kota Makassar. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Populasi informan meliputi seluruh Aparatur Sipil Negara yang terdampak penyetaraan jabatan yang berjumlah 250 orang, dimana seluruhnya menjadi informan penelitian. instrumen penelitan menggunakan kuesioner. Sumber Data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik analisis data menggunakan Structural Equation Model (SEM) melalui aplikasi AMOS 22.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, keterlibatan dalam perubahan terhadap perilaku Aparatur Sipil Negara dalam penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional pada Pemerintah Kota Makassar dengan nilai p-value 0,099 > 0,05 yang bermakna bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan sub variabel resistensi terhadap perubahan terhadap perilaku Kedua, terdapat hubungan yang erat antara antisipasi manfaat perubahan terhadap perilaku Aparatur Sipil Negara dalam penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional pada Pemerintah Kota Makassar dengan nilai p-value < 0,05 yang bermakna bahwa faktor instrinsik dan ekstrinsik masing-masing berpengaruh secara signifikan dan memiliki hubungan yang erat terhadap perilaku. Ketiga, terdapat hubungan yang erat antara kualitas hubungan kerja terhadap perilaku Aparatur Sipil Negara dalam penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional pada Pemerintah Kota Makassar dengan nilai p-value < 0,05 yang bermakna bahwa sikap dan norma masing-masing berpengaruh secara signifikan dan memiliki hubungan yang erat terhadap perilaku. Keempat, Penerapan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional pada pemerintah Kota Makassar membutuhkan penguatan pada regulasi lokal ditingkat pemerintah daerah. Penguatan dalam bentuk regulasi ini meliputi regulasi dana SOP atau sistem tentang penilaian angka kredit, kenaikan pangkat, pola penempatan berbasis kompetensi, dan aturan kerja jabatan fungsional tertentu.

Keyword : Perilaku, Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, Aparatur Sipil Negara