PELAKSANAAN FUNGSI LEMBAGA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PENANGANAN SENGKETA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

ARIANI ARIFIN. Pelaksanaan Fungsi Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam Penanganan Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (dibimbing oleh Syamsul Bachri dan M. Guntur Hamzah).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pelaksanaan fungsi lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam penanganan pemutusan hubungan kerja, (2) pela ksanaan asas peradilan cepat, tepat, adil dan murah pada penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja, (3) faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja.
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, tipe penelitian adalah tipe penelitian hukum sosiologis. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam penanganan pemutusan hubungan kerja melalui konsiliasi belum pernah dilaksanakan sedangkan pengadilan hubungan industrial telah melaksanakan fungsinya, namun belum optimal. (2) Pelaksanaan asas peradilan cepat, tepat, adil, dan murah pada penyelesaian perselis ihan pemutusan hubungan kerja melalui pengadilan industrial belum optmal karena masih banyak perselisihan pemutusan hubungan kerja yang penyelesaiannya lebih dari 50 hari. (3) Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penyelesaian perselisihan pemutus an hubungan kerja yaitu : pihak pengusaha cenderung kurang berkomunikasi dengan pekerja/buruhnya,, domisili pihak pengusaha diluar kota Makassar, pekerja/buruh sering tidak sabar dengan proses perundingan yang panjang dan sulit. Sumber daya manusia dalam hal ini hakim ad hoc tidak harus seorang sarjana hokum padahal dibutuhkan pemahaman mengenai hukum secara mendalam dalam menangani suatu perkara, pekerja/buruh dan pengusaha tidak yakin dengan pengadilan hubungan industrial.