URGENSI PARTISIPASI MASYARKAT ADAT TERHADAP PENETAPAN UNDANG UNDANG IBUKOTA NEGARA

GILBERT STEVANUS SUMENDAP (B022221009). Dengan judul “Urgensi Partisipasi Masyarakat Adat Terhadap Penetapan Undang-Undang Ibu Kota Negara”. Dibimbing Oleh Abrar Saleng
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan penetapan undang-undang sebagai jamin terhadap hak dan kebiasaan masyarakat adat. dan mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak adat dalam pembentukan suatu regulasi yang mengancam hak adat tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan penentuan populasi dan sampel secara purposive sampling dengan pengambilan secara teknik sampling (non random) kemudian melakukan pengumpulan bahan hukum dengan metode studi literatur yang dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum primer maupun sekunder, untuk dijadikan bahan pertimbangan penerapan regulasi dan selanjutnya dianalisis secara deskrptif.
Hasil dari penelitian ini ialah (1) Kepastian hukum terkait urgensi partisipasi masyarakat adat dalam penetapan Undang-Undang Ibu Kota Negara menunjukkan bahwa perumusan peraturan tersebut belum mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Proses perumusan yang tidak melibatkan masyarakat adat bertentangan dengan prinsip partisipasi yang mengharuskan semua pihak yang terdampak untuk ikut serta dalam pengambilan kebijakan. (2) Perlindungan hak masyarakat adat dalam konstitusi Indonesia terkait IKN juga belum terakomodir, terutama dalam hal kompensasi yang dirasa tidak adil, dengan ketidakpuasan yang muncul akibat perbedaan besar dalam jumlah ganti rugi yang diterima. Ketidaksetaraan ini berpotensi merusak kepercayaan terhadap proses relokasi dan kebijakan pemerintah.