PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PELAKSANAAN PERADILAN PIDANA MENURUT UNDANGUNDANG NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK

SYAMSURIJAL, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelaksanaan Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (dibimbing oleh Muh. Said Karim dan Syamsuddin Muchtar).
Pada dasarnya yang dimaksud dengan seorang anak adalah manusia yang belum dewasa. Sedangkan yang dimaksud dengan hokum perlindungan anak adalah hukum yang menjadi dasar dan pedoman untuk melindungi, mengatur dan menjamin anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan menjadi manusia positif.
Tujuan penelitian adalah untuk mengungungkap pelaksanaan peradilan anak di kota Palu serta faktor yang menghambat dalam pelaksanaanya. Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perlindungan hukum terhadap anak dan secara praktis menjadi masukan kepada pemerintah khususnya aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas.
Pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, sampel dipilih secara purporsive pada polres Palu, kejaksaan negeri Palu, pengadilan negeri Palu, rutan Palu dan balai pemasyarakatan Palu, data dideskripsikan dan dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum terhadap anak dalam pelaksanaan peradilan pidana maupun pelaksanaan pemidanaannya di kota Palu belum dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Aparat penegak hukum mengalami hambatan-hambatan dalam menerapkan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yaitu tidak tersedianya sarana dan prasarana yang diperuntukkan khusus bagi anak, kurangnya koordinasi antara sesame penegak hukum dan minimnya sumber daya manusia aparat penegak hukum.