A.nur, Fajrina Amalia Abidin (2025) ANALISIS DISKRIMINASI MANTAN NARAPIDANA DALAM MENDAPATKAN PEKERJAAN (KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM). Thesis thesis, Universitas Hasanuddin Makassar.
![[thumbnail of B012222026_tesis_21-01-2025 cover1.jpg]](/44973/1.hassmallThumbnailVersion/B012222026_tesis_21-01-2025%20cover1.jpg)

B012222026_tesis_21-01-2025 cover1.jpg
Download (378kB) | Preview
![[thumbnail of B012222026_tesis_21-01-2025 dp.pdf]](/style/images/fileicons/text.png)
B012222026_tesis_21-01-2025 dp.pdf
Download (1MB)
![[thumbnail of B012222026_tesis_21-01-2025 bab 1-2.pdf]](/style/images/fileicons/text.png)
B012222026_tesis_21-01-2025 bab 1-2.pdf
Download (8MB)
![[thumbnail of B012222026_tesis_21-01-2025.pdf]](/style/images/fileicons/text.png)
B012222026_tesis_21-01-2025.pdf
Restricted to Repository staff only until 6 March 2027.
Download (9MB)
Abstract (Abstrak)
Penelitian ini mengenai penerapan aturan dalam praktik mantan narapidana dalam mendapatkan pekerjaan, yang bertujuan untuk menganalisis penerapan aturan dalam praktik mantan narapidana dalam mendapatkan pekerjaan, dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari perlakuan diskriminatif terhadap mantan narapidana dalam mendapatkan pekerjaan.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empirik, populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah mantan narapidana, Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan teknik yaitu Pusposive Sampling. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Parepare, Jenis dan sumber data, yaitu data primer yang diperoleh dalam penelitian ini melalui wawancara dan kuesioner, dan Pengumpulan data pendukung data pokok berupa bahan pustaka.
Hasil Penelitian menunjukkan (1) Penerapan aturan dalam proses penerimaan calon tenaga kerja di Kota Parepare masih mengalami kendala terkait pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan. Meskipun perusahaan swasta berada di bawah naungan Dinas ketenagakerja dan wajib melakukan pelaporan kerja, pengawasan langsung terhadap proses ini tidak dilakukan secara optimal. Akibatnya, terjadi ketidakpatuhan hukum yang mengakibatkan ketidakadilan dalam proses perekrutan tenaga kerja, di mana beberapa perusahaan swasta menolak mantan narapidana untuk bekerja. (2) Upaya untuk mencegah terjadinya penolakan yang mengakiabtkan diskriminasi yaitu pemerintah dan pihak kepolisian harus membuat kebijakan hukum yang dimana dalam jangka 10 tahun mantan narapidana tersebut tidak melakukan kembali tindak pidana maka riwayat kriminal tersebut dihapuskan dalam SKCK, agar dapat memastikan bahwa mantan narapidana memiliki hak yang sama untuk bekerja dan meraih kehidupan yang lebih baik tanpa dibayangi oleh masa lalu mereka.
Item Type: | Thesis (Thesis) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Unnamed user with username pkl2 |
Date Deposited: | 02 Jun 2025 02:20 |
Last Modified: | 02 Jun 2025 02:20 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/44973 |