PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK DI RUMAH SAKIT


SUMIYATI.B, SUMIYATI.B (2008) PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK DI RUMAH SAKIT. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of Cover]
Preview
Image (Cover)
sumiyatib-275-1-ps0291 cover.jpg

Download (176kB) | Preview
[thumbnail of Bab 1-2] Text (Bab 1-2)
sumiyatib-275-1-ps0291 1-2.pdf

Download (252kB)
[thumbnail of Dapus] Text (Dapus)
sumiyatib-275-1-ps0291 dapus-lam.pdf

Download (13kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
sumiyatib-275-1-ps0291.pdf

Download (397kB)

Abstract (Abstrak)

Sumiyati. B, Persetujuan Tindakan Medik Di Rumah Sakit (dibimbing oleh Musakkir dan Ahmadi Miru).
Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan persetujuan tindakan medik di rumah sakit dan tanggung jawab dokter dalam pelaksanaan persetujuan tindakan medik.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Sosio Legal Research dengan menggunakan pendekatan empiris. Responden mewakili dokter dan pasien, melalui teknik analisis secara kualitatif yang dideskriptifkan dari data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian ini di Rumah sakit Prof.Dr.H.Aloe Saboe Kota Gorontalo.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan persetujuan tindakan medik di rumah sakit belum optimal karena belum terpenuhinya hak dan kewajiban dokter maupun pasien. Masih ada dokter tidak memberikan penjelasan/informasi tindakan medik baik yang menguntungkan maupun yang merugikan pasien. Begitu pula sebaliknya masih ada pasien yang belum memberikan informasi secara jujur tentang penyakit yang diderita sehingga hak dan kewajiban para pihak tidak terlaksana. Setiap tenaga medis bertanggung jawab dalam pelaksanaan persetujuan tindakan medik (PERTINDIK) di rumah sakit yang tidak melakukan tindakan medik sesuai standar profesi medik akan diberikan sanksi baik secara pidana, perdata maupun administratif. Adapun saran pertama: Sebaiknya Blanko persetujuan tindakan medik yang dipergunakan pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H.Aloe Saboe Kota Gorontalo khususnya pernyataan persetujuan operasi pada bagian kebidanan dan kandungan masih perlu disempurnakan, sehingga sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No.585 Tahun 1989 Tentang Persetujuan Tindakan medik. Kedua: format formulir persetujuan penolakan tindakan medik segera dibuat, yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dokter maupun rumah sakit, akibat pasien menolak diberikan tindakan medik.

Item Type: Thesis (Thesis)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: S.Sos Rasman -
Date Deposited: 20 May 2021 02:09
Last Modified: 20 May 2021 02:09
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/4496

Actions (login required)

View Item
View Item