PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PERAIRAN PULAU PASIR OLEH MASYRAKAT ADAT NUSA TENGGARA TIMUR

Penelitian Ini bertujuan Untuk (1) menganilasa perlindungan hukum terhadap masyarakat adat Nusa Tenggara Timur dalam pemanfaatan Pulau Pasir serta implementasi kepastian hukum terhadap hak-hak nelayan tradisional berdasarkan UNCLOS 1982. (2) menganalisa Upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan hukum.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Normatif, berupa penelitian hukum normatif yang didukung dan di lengkapi dengan data melalui studi kepustakaan maupun sumber-sumber yang kredibel dari berbagai media.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Masyarakat hukum adat Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki hak atas sumber daya di Perairan Pulau Pasir yang dilindungi oleh konstitusi Indonesia serta beberapa konvensi internasional. Pengakuan dan perlindungan hak-hak ini penting untuk memastikan akses dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan dan adil. Hak-hak ini juga sejalan dengan upaya global untuk menegakkan hak-hak masyarakat adat, seperti yang diatur dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). (2) Pemerintah Indonesia telah menandatangani berbagai perjanjian dengan Australia untuk melindungi hak- hak nelayan tradisional, termasuk MOU Box 1974. Perjanjian-perjanjian ini bertujuan untuk melindungi praktik penangkapan ikan tradisional yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat tersebut. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan koordinasi di lapangan, seperti memastikan perjanjian diterapkan secara efektif, menyelesaikan sengketa, dan memfasilitasi kerja sama antara lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan. Dengan memberikan analisis komprehensif tentang kerangka hukum yang ada dan tantangan implementasinya, studi ini bertujuan untuk berkontribusi pada pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih efektif guna memastikan hak-hak masyarakat adat diakui, ditegakkan, dan dilindungi sepenuhnya. Tujuan akhirnya adalah mencapai sistem yang lebih adil dan mendukung pembangunan berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat adat di Nusa Tenggara Timur