STARUS TANAH SEBAGAI ASET PEMERINTAH YANG BERADA DI ATAS HAK MILIK

Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis penegakan hukum dalam kasus kedudukan status tanah sebagai aset pemerintah yang berada di atas hak milik. 2) menganalisis implikasi hukum jika dalam suatu ruang lingkup permasalahan yang sama didapati putusan hakim yang berbeda penerapan hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer, yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Bahan hukum sekunder, yakni buku hukum, makalah, jurnal, tesis, disertasi dan artikel ilmiah lainnya. Metode pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) dalam perkara Nomor 561 PK/Pdt/2015 sehubungan dengan pengambilalihan, penguasaan dengan paksa dan mengalihkan kepada pihak lain atas tanah objek sengketa milik ahli waris oleh pemerintah dinilai tidak sah karena diperoleh dengan cara melawan hukum tanpa alas hak yang sah serta tanpa upaya ganti rugi menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak ahli waris yang tidak sedikit nilainya sehingga menyebabkan timbulnya kewajiban pembayaran ganti kerugian oleh pemerintah daerah senilai Rp38 Milyar kepada ahli waris. Terhadap riwayat kepemilikan dan penguasaan lahan yang tidak sah dan melawan hukum oleh pemerintah daerah menjadi gugur dan batal demi hukum. 2) akibat hukum yang bisa muncul adalah kebingungan bagi masyarakat yang awam terhadap proses peradilan, utamanya dalam sengketa pertanahan atau hak milik dalam penerapan hukum. Dikarenakan dalam suatu konflik atau sengketa pertanahan perlu ditelaah lebih jauh bahkan sejak hak kepemilikan itu timbul dan melekat pada suatu objek.