IMPLIKASI POLITIK PENGUATAN LEMBAGA BAWASLU STUDI KASUS PEMILIHAN BUPATI GOWA TAHUN 2020

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi Politik penguatan kelembagaan Bawaslu pada pemilihan Bupati Gowa 2020 bagi partai politik dan impilikasi Politik penguatan kelembagaan Bawaslu pada pemilihan Bupati Gowa 2020 bagi pemerintah daerah. Serta impilikasi Politik penguatan kelembagaan Bawaslu pada pemilihan Bupati Gowa 2020 bagi sesama penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui beberapa metode, yaitu observasi, wawancara angket, dan telaah dokumentasi. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Implikasi Politik penguatan kelembagaan Bawaslu pada pemilihan Bupati Gowa 2020 terhadap partai politik dengan pendekatan perubahan Bawaslu dari lembaga Ad Hoc menjadi lembaga permanen yaitu Bawaslu Gowa dijadikan sebagai salah satu pilar penghubung yang sangat baik bagi partai politik, sangat berbeda dengan sebelumnya saat Bawaslu Gowa masih merupakan lembaga Ad Hoc. Kemudian, dalam hal Pengawasan Bawaslu terhadap Partai Politik pada Pilkada Gowa Tahun 2020, peran Bawaslu Gowa semakin jelas tergambar dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Kedua, Iimpilikasi Politik penguatan kelembagaan Bawaslu pada pemilihan Bupati Gowa 2020 terhadap pemerintah daerah Kabupaten Gowa dengan pendekatan Pengawasan Bawaslu terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pilkada Gowa Tahun 2020, yaitu Aparatur Sipil Negara di lingkup pemerintah Kabupaten Gowa secara sadar tunduk dan patuh terhadap imbauan Bawaslu Gowa untuk menjaga netralitas dan imparsialitas dalam Pilkada Tahun 2020. Kemudian, dalam hal Dana Hibah Pilkada Gowa Tahun 2020, peran pemerintah Kabupaten Gowa dalam mendukung keberhasilan pengawasan Bawaslu Gowa semakin meningkat. Ketiga, Impilikasi Politik penguatan kelembagaan Bawaslu pada pemilihan Bupati Gowa 2020 terhadap sesama penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum, dengan pendekatan pada pengawasan jajaran KPU berjenjang pada Pilkada Gowa 2020 yaitu tidak ada lagi pelanggaran yang terjadi pada tingkat kecamatan dan kelurahan, serta pada tempat pemungutan suara, dimana sebelumnya setiap pemilihan kepala daerah di Kabupten Gowa sering terjadi kecurangan di tingkat TPS bahkan sampai ke tingkat rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan. Kemudian, dalam hal respon KPU terhadap rekomendasi pelanggaran Bawaslu yaitu KPU Kabupten Gowa secara berjenjang menanggapi dengan positif setiap rekomendasi pelanggaran yang diberikan oleh Bawaslu baik kepada KPU itu sendiri maupun diluar KPU sehingga tercipta pilkada damai pada tahun 2020.