IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERHADAP PENJUALAN OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER PADA APOTEK DI KOTA MAKASSAR

Latar Belakang. Penyerahan obat keras tanpa resep di apotek Indonesia masih sering terjadi, seperti penyerahan amlodipine (97,7%) dan allopurinol (92,0%) tanpa resep dokter. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan BPOM terkait obat keras belum optimal, meningkatkan risiko penggunaan obat secara tidak rasional dan menunjukkan ketidaksetujuan masyarakat terhadap sistem pengawasan obat dan makanan. Perbaikan dalam implementasi kebijakan BPOM sangat diperlukan untuk mengurangi risiko penggunaan obat keras tanpa resep. Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan BPOM terhadap penjualan obat keras tanpa resep dokter pada apotek di kota Makassar. Metode. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Data dianalisis menggunakan analis isi. Wawancara dilakukan dengan 5 informan di beberapa instansi, diantaranya 2 Informan Kunci dan 3 Informan biasa. Hasil. Hasil penelitian: Komunikasi efektif terjadi antara BPOM, dinas kesehatan, dan apotek melalui program offline dan online. Meskipun sumber daya di apotek dianggap mencukupi, tantangan muncul dari ketidakcukupan fasilitas transportasi. Kepatuhan terhadap SOP, terutama terkait pengawasan resep obat keras, menjadi masalah. Peningkatan kepatuhan SOP, koordinasi, dan edukasi masyarakat dianggap penting untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan BPOM di apotek-apotek Kota Makassar. Kesimpulan. Implementasi kebijakan BPOM terkait penjualan obat keras tanpa resep dokter di apotek Kota Makassar telah berjalan dengan baik, didukung oleh komunikasi yang beragam dan ketersediaan sumber daya yang memadai. Meskipun demikian, masih ada kendala praktis seperti masalah transportasi, kurangnya edukasi masyarakat, keterbatasan anggaran, kurangnya prosedur formal di beberapa apotek, dan kurangnya interaksi dengan instansi terkait.