KERJA SAMA BILATERAL INDONESIA - TIONGKOK DALAM KASUS BRIDE TRAFFICKING = COOPERATION BILATERAL INDONESIA - TIONGKOK STUDY CASE BRIDE TRAFFICKING

Penelitian ini menganalisis bagaimana kerjasama bilateral Indonesia-Tiongkok dalam kasus bride trafficking. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang dilakukan Pemerintah Indonesia dan juga Pemerintah Tiongkok sebagai aktor negara dan memberikan gambaran kepada pembaca terkait upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kasus brode trafficking ke Tiongkok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kulitatif melalui studi literatur. Penulis menemukan bahwa kasus bride trafficking merupakan bentuk kejahatan lintas batas karena telah melampaui suatu wilayah batasan negara dalam melibatkan Tiongkok sebagai negara asal pelaku kasus bride trafficking dan Indonesia sebagai negara tujuan. Maka dari itu diperlukan adanya aktor yang membantu mengatasi permasalahan ini, yakni Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Tiongkok dengan melihat dari dua lembaga, meliputi Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tidak hanya Pemerintah yang aktif membantu mengatasi masalah tersebut, tetapi juga dibantu oleh aktor non negara, yakni Serikat Buruh Migran Indonesia. Kerangka konseptual yang digunakan adalah teori kejahatan transnasional, konsep kerjasama bilateral. Hasil analisis melalui konsep tersebut, ditemukan bahwa kasus bride trafficking termasuk dalam perdagangan manusia yang mengancam keamanan pribadi adalah kejahatan yang dilakukan secara terorganisir, sehingga negara harus ikut serta dalam menjaga keamanan warga negaranya, kasus ini tidak dapat diatasi oleh hanya aktor negara sebagai aktor tunggal, namun harus ada kolaborasi antara aktor negara dengan aktor non-negara untuk bekerja sama mengatasi kasus bride trafficking.