PRINSIP PEMISAHAN HARTA KEKAYAAN OLEH PENDIRI YAYASAN TERHADAP KEWENANGAN HAK AHLI WARIS = PRINCIPLES OF SEPARATION OF PROPERTY BY FOUNDATION FOUNDERS REGARDING THE AUTHORITY OF THE RIGHTS OF THE HEIRS


SALONGGO, ANGELY PUTRI (2024) PRINSIP PEMISAHAN HARTA KEKAYAAN OLEH PENDIRI YAYASAN TERHADAP KEWENANGAN HAK AHLI WARIS = PRINCIPLES OF SEPARATION OF PROPERTY BY FOUNDATION FOUNDERS REGARDING THE AUTHORITY OF THE RIGHTS OF THE HEIRS. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of Cover]
Preview
Image (Cover)
B022212033_tesis_10-09-2024 cover1.png

Download (299kB) | Preview
[thumbnail of Bab 1-2] Text (Bab 1-2)
B022212033_tesis_10-09-2024 1-2(FILEminimizer).pdf

Download (1MB)
[thumbnail of Dapus] Text (Dapus)
B022212033_tesis_10-09-2024 dp(FILEminimizer).pdf

Download (334kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
B022212033_tesis_10-09-2024(FILEminimizer).pdf
Restricted to Repository staff only until 25 February 2027.

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

ANGELY PUTRI SALONGGO, B022212033, Prinsip Pemisahan Harta Kekayaan Oleh Pendiri Yayasan terhadap kewenangan Ahli Waris. Dibimbing oleh AIDIR AMIN DAUD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat pemisahan harta kekayaan pendiri yayasan terhadap kewenangan hak ahli waris didalam perspektif hukum Yayasan di Indonesia dan agar mengetahui dan menganalisis peranan dan pengaruh dari pendiri dan/ataupun ahli waris pendiri Yayasan didalam kewenangan pengelolaan harta kekayaan Yayasan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis bahan pustaka ataupun data sekunder agar memahami dan mengevaluasi norma-norma hukum yang berlaku didalam masyarakat. Pendekatan yang dipakai mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), yang membantu didalam memahami dan menilai konsistensi serta relevansi aturan perundang-undangan. Sumber data yang dipakai terdiri dari bahan hukum primer contohnya Perundang-undangan, risalah pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim, serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku, jurnal hukum, dan pendapat para ahli. Teknik pengumpulan data dilakukan pada studi kepustakaan, sementara analisis data menggunakan metode preskriptif agar memberi justifikasi hukum serta analisis deskriptif agar menggambarkan kondisi yang diteliti didasarkan fakta-fakta yang ada. Hasil penelitian ini memberi petunjuk jika yayasan sebagai badan hukum punya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi pendirinya, sehingga tidak ada individu ataupun badan hukum yang punya yayasan itu. Hal ini memastikan jika pendiri, direksi, ataupun pengawas tidak dapat menerima keuntungan dari yayasan, bersamaan pada Pasal 3 ayat (2) Perundang-undangan Yayasan. Selain itu, pendiri yayasan tidak punya hak agar mengelola yayasan kecuali jika ia bergabung sebagai organ Pembina, namun tetap tanpa keistimewaan khusus. Berikutnya, kekayaan yayasan harus dikelola secara cermat oleh pengurus dan pengawas agar menghindari konflik kepemilikan yang mungkin timbul sesudah pendiri meninggal, dengan tetap berpegang pada aturan yang berlaku. Pengelolaan kekayaan yayasan harus transparan, dengan laporan tahunan kepada Pembina. Tindakan melawan hukum contohnya penguasaan harta yayasan oleh pendiri ataupun ahli warisnya dikenakan sanksi pidana, termasuk pengembalian harta yang dialihkan, bersamaan pada penentuan didalam Perundang-undangan Yayasan.

Keyword : Yayasan, Pemisahan Kekayaan, Hukum Yayasan, Hak Ahli Waris, Pengelolaan Kekayaan

Item Type: Thesis (Thesis)
Uncontrolled Keywords: Foundation, Asset Separation, Foundation Law, Heir Rights, Asset Management.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Kenotariatan
Depositing User: Rasman
Date Deposited: 09 Apr 2025 02:37
Last Modified: 09 Apr 2025 02:37
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/44221

Actions (login required)

View Item
View Item