PRINSIP KEPATUHAN DA SYARIAH (SHARIAH COMPLIANCE) DALAM PEMBUATAN AKTA OLEH NOTARIS REKANAN BANK SYARIAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN = PRINCIPLES OF SHARIA COMPLIANCE IN THE MAKING OF DEEDS BY NOTARY PARTNEES OF SHARIA BANK IN SELATAN SULAWESI PROVINCE

ABSTRAK ARLITA REGGIANA VIOLA HUSWAN (B022211008) dengan judul “Prinsip Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) dalam Pembuatan Akta oleh Notaris Rekanan Bank Syariah di Provinsi Sulawesi Selatan”. (Di bawah bimbingan Hasbir Paserangi sebagai Pembimbing Utama dan Muhammad Aswan sebagai Pembimbing Pendamping). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Prinsip Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) dalam pembuatan Akad Syariah oleh Notaris di Provinsi Sulawesi Selatan, dan implikasi hukum akta yang dibuat oleh Notaris yang tidak menerapkan Prinsip Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) dalam pembuatan Akad Syariah. Metode penelitian adalah penelitian empiris. Selain itu, dilakukan juga wawancara dengan beberapa Notaris di Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Makassar Panakkukang, PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Syariah Makassar, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Makassar, dan literatur yang berhubungan dengan penelitian. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif yang disajikan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah (1) Notaris di Sulawesi Selatan melaksanakan Penerapan Prinsip Kepatuhan Syariah melalui pencantuman dalil, hadits, dan prinsip-prinsip syariah pada muatan isi Akta Akad Syariah. Pada prinsipnya, Akta Akad Syariah adalah Akta Autentik yang mengikutsertakan prinsip-prinsip Syariah dalam muatannya. Kemudian, Sertifikasi Syariah Notaris tidak bisa menjadi tolak ukur untuk membuktikan Notaris tersebut layak menjadi Notaris Syariah, karena pemahaman akan isi dan muatan Akta Akad Syariah merupakan tanggungjawab Notaris yang bersangkutan, sedangkan keikutsertaan nasabah Non-Muslim dalam transaksi Akad Syariah bukanlah sebuah masalah karena Prinsip Islam yang mengedepankan “rahmatan lil alamin”, (2) Akta Akad Syariah yang tidak memenuhi Prinsip Kepatuhan Syariah dan mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim akan berdampak pada berubahnya sifat dari akta tersebut yang tidak layak untuk dipergunakan dalam transaksi Perbankan Syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (13) UU Perbankan Syariah dan Pasal 22 PERMA 2 2008. Meskipun sejauh ini, belum diatur tentang teknis pembuatan Akta Akad Syariah, tetapi dasar pelaksanaan prinsip kepatuhan syariah dalam Perbankan Syariah adalah UU Perbankan Syariah dan Fatwa DPS-MUI. Kata Kunci : Kepatuhan Syariah, Akta Akad Syariah, Notaris.

Kata Kunci : Kepatuhan Syariah, Akta Akad Syariah, Notaris.