CHRISTANTO, RIRIN AYU (2023) TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA DENGAN MENGGUNAKAN QR CODE BERBASIS CYBER NOTARY = NOTARY RESPONSIBILITIES FOR MAKING OF DEEDS USING QR CODE BASED ON CYBER NOTARY. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.
![[thumbnail of Cover]](/44180/1.hassmallThumbnailVersion/B022201036_tesis_28-02-2024%20cover1.png)

B022201036_tesis_28-02-2024 cover1.png
Download (141kB) | Preview
![[thumbnail of Bab 1-2]](/style/images/fileicons/text.png)
B022201036_tesis_28-02-2024 1-2(FILEminimizer).pdf
Download (998kB)
![[thumbnail of Dapus]](/style/images/fileicons/text.png)
B022201036_tesis_28-02-2024 dp(FILEminimizer).pdf
Download (1MB)
![[thumbnail of Full Text]](/style/images/fileicons/text.png)
B022201036_tesis_28-02-2024(FILEminimizer).pdf
Restricted to Repository staff only until 25 February 2027.
Download (2MB)
Abstract (Abstrak)
RIRIN AYU CHRISTANTO (B0222010136). Tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta dengan menggunakan QR Code berbasis cyber notary. Dibimbing oleh Hasbir Paserangi dan Aulia Rifai. Penelitian ini bertujuan untuk (1) memperjelas aspek hukum kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik disertai QR Code berbasis cyber notary serta (2) memperjelas bentuk perlindungan hukum terhadap akta yang dibuat dengan QR Code. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yang yang didapat dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kewenangan notaris dalam penggunaan QR Code tidak diatur di dalam UUJN 2014 meski demikian QR Code dapat digunakan dalam hal verifikasi akta untuk meminimalisir upaya pemalsuan dokumen dalam rangka kehati-hatian serta pengamanan arsip. Kewenangan notaris dalam membuat cyber notary sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) tidak terlepas dari ketentuan PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam kaitannya dengan sertifikasi transaksi elektronik. Lebih lanjut kewenangan notaris telah diatur di dalam Pasal 15, 16, 38, 39, 40 UUJN 2014. (2) Bentuk perlindungan hukum terhadap akta yang dilekatkan QR Code belum diatur secara khusus. Walau demikian sebuah akta dengan atau tanpa menggunakan QR Code merupakan akta yang tetap autentik, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata. QR Code dalam hal ini merupakan accesoir pada akta untuk melindungi notaris dari pihak-pihak yang hendak memalsukan akta notaris.
Kata kunci: QR Code, Cyber Notary, Notaris.
Item Type: | Thesis (Thesis) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | QR Code, Cyber Notary, Notary. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Kenotariatan |
Depositing User: | Rasman |
Date Deposited: | 09 Apr 2025 02:22 |
Last Modified: | 09 Apr 2025 02:22 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/44180 |