KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI IMPLEMENTASI ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM OPTIMALISASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Ahmad Syahird (B013212011), Keadilan Restoratif sebagai Implementasi Ultimum Remedium terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, (dibimbing oleh Musakkir, Amir Ilyas dan Naswar).
Penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk menemukan dan mengembangkan hakikat keadilan restoratif sebagai implementasi ultimum remedium terhadap tindak pidana korupsi (2) untuk menemukan dan mengembangkan karakteristik tindak pidana korupsi yang dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif (3) untuk menemukan dan mengembangkan pengaturan keadilan restoratif terhadap tindak pidana korupsi.

Penelitian ini adalah penelitian socio-legal research. Kajian socio-legal ini berfungsi sebagai payung terhadap berbagai kajian dalam ilmu sosial terhadap fenomena hukum di masyarakat sebagai objek penelitian. Penelitian menggunakan penelitian lapangan dengan memilih lokasi penelitian Polisi Daerah Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Dalam hasil penelitian menemukan bahwa (1) Hakikat keadilan restoratif sebagai implementasi ultimum remedium dalam tindak pidana korupsi bukan sama sekali menghilangkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana, melainkan lebih mengedepankan pemberian sanksi yang mengutamakan upaya pemulihan akibat kejahatan khususnya pengembalian kerugian keuangan negara. (2) Karakteristik tindak pidana korupsi yang dapat di keadilan restoratif akan memberikan kepastian hukum. Bentuk keadilan restoratif dalam tindak pidana korupsi adalah berupa pengembalian seluruh hasil tindak pidana korupsi beserta segala bentuk keuntungannya Pengembalian tersebut dapat dilakukan pada tahap sebelum dilakukannya penyelidikan, penyidikan dengan denda damai sebagai efek jera, jika tidak dapat dikembalikan pidana berfungsi sebagai ultimum remedium, tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian dibawah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). (3) Pengaturan keadilan restoratif terhadap tindak pidana korupsi seharusnya diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Dengan pengaturan tersebut menjadi payung hukum untuk semua instansi yang menangani pelaku tindak pidana korupsi dalam optimalisasi mengembalikan kerugian keuangan negara.