Penggunaan Instrumen Hukum Pemblokiran Hak Atas Tanah Terkait Dengan Tindak Pidana = The Use Of Legal Instruments To Block Land Rights Related To Criminal Offenses

Penggunaan Instrumen Hukum Pemblokiran Hak Atas Tanah Terkait Dengan Tindak Pidana. (dibimbing oleh M. Syukri Akub dan Hijrah Adhyanti Mirzani) Penelitian ini bertujuan (1) Untuk menganalisis Konsekuensi Hukum terhadap pemblokiran sertifikat hak atas tanah oleh penegak hukum pada perkara yang telah inkracht dan (2) Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat tanah yang diblokir setelah perkara inkracht. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif-empiris, berupa penelitian hukum normatif yang didukung dan dilengkapi dengan data empiris. Sumber data diperoleh melalui sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) Penulis melakukan penelitian kepustakaan dengan mempelajari dan menelaah buku-buku atau literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Untuk menunjang hasil penelitian, Penulis juga melakukan wawancara langsung di Kantor Pertanahan Kota Makassar dan di Kantor Kejaksaan Negeri Makassar. Penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara perspektif. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut. (1) Konsekuensi hukum pemblokiran sertifikat hak atas tanah yang dicatat dalam Buku Tanah, di Kantor Pertanahan kabupaten/kota wilayah administrasi pertanahan setempat, akan hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kecuali diikuti dengan putusan sita jaminan dan berita acara eksekusi permohonan blokir. (2) Perlindungan hukum hak atas tanah yang diblokir, untuk sementara tidak dapat melakukan peralihan hak atau pembebanan hak pada tanahnya sampai dengan dilakukan pencabutan pemblokiran sertifikat hak atas tanah tersebut.

Keyword : pemblokiran, hak atas tanah, perlindungan hukum