ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN MUTASI JABATAN OLEH PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DI KABUPATEN TAKALAR = LEGAL ANALYSIS OF IMPLEMENTATION POSITION MUTATIONS BY MANUFACTURING OFFICERS EMPLOYMENT IN TAKALAR DISTRICT

ZAININA ZALFAA ANTAWIRYA (B021201075), “Analisis Hukum Kebijakan Mutasi Jabatan Oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Di Kabupaten Takalar” Dibawah bimbingan Prof. Dr. Faisal Abdullah S.H,, M.Si.,DFM sebagai pembimbing utama dan Arini Nur Annisa S.H., M.H. sebagai pembimbing pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme mutasi jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan pengawasan pelaksanaan mutasi jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Takalar. Penelitian ini menggunakan jenis metode empirik dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data yang bersifat primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini : 1) Mekanisme pelaksanaan mutasi jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tidak terlaksana sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam Peraturan BKN nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi. PPK menyalahi prosedur dengan mengambil keputusan mutasi tanpa melalui proses administrasi dan kelengkapan dokumen berupa penilaian dari tim penilai kinerja yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan mutasi bagi ASN. Hal ini tidak bersesuaian dengan implementasi asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan yang menghendaki segala keputusan dan Tindakan pemerintah dipersiapkan secara cermat dan asas keterbukaan yaitu pemberian informasi yang jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. 2) Pengawasan yang dilakukan baik secara internal melalui BKPSDM dan eksternal melalui Ombudsman belum terlaksana secara efektif. Karena BKPSDM belum memiliki standar operasional prosedur dalam pelaksanaan pengawasan dan Ombudsman hanya melaksanakan pengawasan secara pasif dalam bentuk represif yaitu penanggulangan akibat laporan dari pihak yang bersangkutan...

Keyword : Aparatur Sipil Negara, Mutasi, Jabatan