BUWANA, TASYA TRI (2024) TINJAUAN YURIDIS PERAN IMIGRASI DALAM PEMBERIAN IZIN LINTAS DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG = JURIDICIAL REVIEW OF THE IMMIGRATION OFFICE IN PROVIDINGTRAFFIC PERMITS IN CONTROL CRIMINAL ACT OF HUMAN-TRAFFICKING. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
![[thumbnail of Cover]](/43957/1.hassmallThumbnailVersion/B021201044_skripsi_21-08-2024%20cover1.png)

B021201044_skripsi_21-08-2024 cover1.png
Download (414kB) | Preview
![[thumbnail of Bab 1-2]](/style/images/fileicons/text.png)
B021201044_skripsi_21-08-2024 1-2(FILEminimizer).pdf
Download (984kB)
![[thumbnail of Dapus]](/style/images/fileicons/text.png)
B021201044_skripsi_21-08-2024 dp(FILEminimizer).pdf
Download (330kB)
![[thumbnail of Full Text]](/style/images/fileicons/text.png)
B021201044_skripsi_21-08-2024(FILEminimizer).pdf
Restricted to Repository staff only until 24 February 2027.
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
TASYA TRI BUWANA B021201044 “Tinjauan Yuridis Peran Imigrasi Dalam Pemberian Izin Lintas Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang” dibawah bimbingan Audyna Mayasari sebagai Pembimbing Utama dan Ahsan Yunus sebagai Pembimbing Pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran imigrasi dalam pemberian izin lintas dan mekanisme penjatuhan sanksi administratif terhadap pelanggaran Tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang pada akhirnya akan dianalisis secara perspektif normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) peran imigrasi dalam pemberian izin lintas, yakni memberi izindalam bentuk dokumen izin lintas berupa paspor atau visa serta mengawasi orang yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia sesuai dengan standar operasional dan kode etik selaku penyelenggara negara sehingga imigrasi sangat rentan bersentuhan dengan tindak pidana perdagangan orang (2) mekanisme penjatuhan sanksi administrasi yang sesuai ketika pegawai imigrasi terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang, yakni pemberhentian dan pencopotan jabatan karena telah melakukan tindak pidana di lingkungan tempat bertugas. Mekanisme diawali dari tahan pemanggilan, pemeriksaan, pembuatan BAP, usulan sanksi, sampai dengan penjatuhan sanksi.
Keyword : Imigrasi, Izin Lintas Perdagangan Orang.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Immigration, Crossing Permit, HumanTrafficking. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Hukum Administrasi Negara |
Depositing User: | Rasman |
Date Deposited: | 09 Apr 2025 02:15 |
Last Modified: | 09 Apr 2025 02:15 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/43957 |