KEDUDUKAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PELAKSANA DEKONSENTRASI DI PROVINSI SULAWESI BARAT = GOVERNOR'S ROLE AS A DECONCENTRATION AGENT IN WEST SULAWESI PROVINCE

Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis kedudukan dan pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat khususnya di Provinsi Sulawesi Barat. Gubernur di Indonesia memiliki kedudukan ganda sebagai kepala daerah yang menjalankan otonomi daerah dan sebagai perwakilan pemerintah pusat yang melaksanakan dekonsentrasi. Berbagai regulasi telah mengatur kedudukan ini, namun implementasinya menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal alokasi sumber daya, koordinasi kelembagaan, dan pemahaman yang berbeda di kalangan pegawai pemerintah daerah. Studi ini menerapkan metode kualitatif melalui desain studi kasus. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat belum optimal, terutama karena keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Struktur kelembagaan yang mendukung peran tersebut juga masih terbatas, dengan tugas-tugas dekonsentrasi yang sering kali dibebankan pada perangkat daerah tanpa alokasi anggaran yang memadai dari pemerintah pusat. Selain itu, perbedaan pemahaman terkait kedua kedudukan gubernur menambah kompleksitas pelaksanaan tugas. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan dan peningkatan alokasi sumber daya untuk mendukung efektifitas pelaksanaan dekonsentrasi. Studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan desentralisasi dan dekonsentrasi di Indonesia, serta memperbaiki koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.