TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PEMBERIAN GAJI TENAGA HONORER LINGKUP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. SOPPENG = JURIDICAL REVIEW OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT ON THE PROVISION OF SALARY TO HONORARY PERSONNEL IN THE SCOPE OF SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SOPPENG

BAYU PAMUNGKAS (B021201034) dengan Judul “Tinjauan Yuridis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pemberian Gaji Tenaga Honorer Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Soppeng”. (Di bawah bimbingan Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H. sebagai Pembimbing I dan Dr. Naswar, S.H., M.H. Pembimbing II) Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pengelolaan keuangan daerah terkhusus kepada pengalokasian anggaran yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran untuk mengalokasikan gaji bagi honorer yang tidak termasuk bagian dari ASN. Bertujuan untuk mengetahui apa alasan keterlambatan pemberian bagi pegawai honorer dalam lingkup pemerintahan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau penelitian hukum doktrinal yang menempatkan peraturan hukum sebagai tolak ukur utama penelitian dengan Teknik pengumpulan data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan, dan penelitian lapangan. Peraturan perundang-undangan digunakan sebagai data primer yang didukung dengan data sekunder dari buku maupun jurnal serta data tersier dari data yang diperoleh dengan hasil wawancara. Penelitian dilakukan di Kantor Satpol PP Kabupaten Soppeng dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng. Hasil penelitian yaitu, Pemerintah Kab. Soppeng masih melakukan pengangkatan tenaga honorer walaupun di berbagai peraturan telah ada larangan akan hal tersebut, terkhusus di Satpol PP pengangkatan tenaga honorer dilakukan oleh Kepala Satpol PP melalui SK pengangkatan dimana melalui SK Kepala Satpol PP Nomor 03/Kpts.Pol.PP-PmK/I/2023 terdapat 302 tenaga honorer yang diangkat untuk tahun 2023, ini diluar dari jumlah tenaga honorer yang diangkat tahun sebelumnya. Sekarang ini tidak ada pengakuan kedudukan tenaga honorer karena sudah dihapus dalam UU ASN, maka dari itu permasalahan yang muncul adalah pemenuhan hak berupa gaji sering terlambat, di Kab. Soppeng sendiri pada bulan juli,agustus, september sebanyak 333 gaji honorer tidak dibayarkan, alasan keterlambatan tersebut adalah dalam penganggaran yang dilakukan termasuk ke dalam belanja jasa petugas ketentraman dan ketertiban dimana pada periode 2023 terdapat pengurangan belanja jasa, selain itu keterlambatan terjadi pada pertengahan tahun dimana DPA Pokok hanya menganggarkan gaji selama 6 bulan, makanya ketika DPA perubahan belum disahkan menjadi APBD Perubahan maka tidak ada dana untuk gaji honorer. Tanggung jawab pemerintah daerah adalah menjamin bahwa gaji yang lambat dibayar masuk dalam APBD Perubahan 2023.

Keyword : Pengelolaan Keuangan Daerah, Gaji, Honorer