Kewenangan Pengawasan Izin yang dikeluarkan dalam sistem pelayanan terpadu satu pintu = Authority To Supervise Licenses Issued In The One Door Integrated Service System

RIJAL EFENDI (B021201018) “Kewenangan Pengawasan Izin Yang Dikeluarkan Dalam sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).”, dibawah bimbingan Bapak Anshori Ilyas selaku pembimbing I dan Ibu Ariani Arifin selaku pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum menjadi penyatuan kewenangan perizinanan dalam sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan untuk mengetahui bentuk-bentuk pengawasan izin yang dilakukan dalam sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang bersifat normatif, dimana dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau bahan pustaka, yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif serta fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian ini juga dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bantaeng. Dengan Pendekatan yang dilakukan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Serta bahan hukum yang digunakan adalah mulai dari undang-undang sampai pada peraturan daerah tingkat kabupaten Hasil penelitian (1) menunjukan bahwa dasar hukum yang menjadi diatukannya semua jenis perizinan dan non perizinan dalam sistem layanan terpadu satu pintu yang dalam bentuk kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur sudah sesaui dengan peraturan mualia dari tingkat undang-undang sampai pada tingkat peraturan daerah kabupaten kota dan menunjukan tidak adanya pertentangan dengan aturan yang lebih tinggi (2) kemudian Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan dalam sistem pelayanan terpadu satu pintu ini dilaksankan mulai dari tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, serta Lembaga teknis yang berwenang sesuai dengan jenis perizinan dan tingkat risiko perizinan yang dikeluarkan

Keyword : Perizinan; Pengawasan; Kewenangan; Pelayanan Terpadu Satu Pintu