TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN DINAS PERTANAHAN KOTA MAKASSAR DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM = JURIDICAL REVIEW OF THE AUTHORITY OF THE LAND OFFICE OF MAKASSAR CITY IN LAND ACQUISITION FOR PUBLIC INTEREST

MUH.HERDIAWAN NUR (B021191088) dengan judul “Tinjauan Yuridis Kewenangan Dinas Pertanahan Kota Makassar Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”. Di bawah bimbingan Aminuddin Ilmar dan Amaliyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kewenangan Dinas Pertanahan Kota Makassar dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di lingkup pemerintah daerah, yang dilihat melalui kewenangan Dinas Pertanahan Kota Makassar sebelum dan sesudah adanya perubahan aturan tentang pengadaan tanah di tingkat pusat dan di daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Dalam memecahkan isu hukum penelitian ini digunakan bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan. Kemudian bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku teks, pendapat para pakar hukumn dan wawancara, serta bahan non hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Permasalahan dalam penelitian ini dianalisis secara preskriptif untuk menemukan kebenaran koherensi, serta dianilis secara sistematis terkait penyelesaian masalah sehingga memberikan argumentasi untuk menjawab peristiwa hukum yang terjadi dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian adalah (1)sebelum adanya perubahan peraturan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Dinas Pertanahan Kota Makassar memiliki kewenangan melakukan pengadaan tanah mewakili pemerintah daerah sebagai instansi yang memerlukan tanah. (2) Setelah perubahan peraturan tentang pengadaan tanah, Dinas Pertanahan Kota Makassar tidak lagi memiliki kewenangan pengadaan tanah secara penuh dan hanya memiliki wewenang untuk turut serta membantu dan berkordinasi dengan instansi lain dalam proses pengadaan tanah.

Keyword : Dinas Pertanahan; Kepentingan Umum; Kewenangan; Pengadaan tanah.