ANALISIS HUKUM TERHADAP IZIN USAHA INDUSTRI PEMBUATAN RAK TELUR DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG = LEGAL ANALYSIS OF THE EGG RACK MANUFACTURING INDUSTRY BUSINESS LICENSE IN SIDENRENG RAPPANG REGENCY

AKBAR ABD KADIR (B021191063), Analisis Hukum terhadap Izin Usaha Industri Pembuatan Rak Telur di Kabupaten Sidenreng Rappang, (dibimbing oleh Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Utama dan Arini Nur Annisa, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Pendamping). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap izin usaha industri pembuatan rak telur di Kabupaten Sidenreng Rappang dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaku usaha industri pembuatan rak telur di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang dilakukan di Kabupaten Sidenreng Rappang melalui pengumpulan data dengan teknik studi lapangan. Melakukan wawancara di DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang, pelaku usaha industri rak telur dan masyarakat. Yang kemudian dijelaskan secara deskriptif melalui peraturan perundang-undangan, buku hukum dan literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: 1) Pelaksanaan pengawasan terhadap izin usaha industri rak telur di Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan oleh DPMPTSP melalui pengawasan langsung. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan berjalan tidak efektif, hal ini disebabkan oleh beberapa kendala berupa DPMPTSP yang tidak melakukan sosialisasi terkait prosedur perizinan berusaha melalui sistem OSS, pengawasan yang tidak rutin dilakukan, pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha, dan tidak adanya inisiatif pengaduan masyarakat. 2) Penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha industri rak telur yang melakukan pelanggaran belum pernah diterapkan oleh DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang. Pertimbangan DPMPTSP tidak menjatuhkan sanksi administratif karena pelaku usaha tidak ada yang terdeteksi melakukan pelanggaran dan DPMPTSP hanya melakukan pengawasan langsung terhadap usaha industri rak telur yang telah memiliki izin.

Keyword : Perizinan, Pengawasan, Sanksi