TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DANA DESA YANG DILAKUKAN OLEH APIP DI KAB. SIDRAP = LAWSUIT FOR COMPENSATION OF VILLAGE FUNDS WHICH IS CONDUCTED BY APIP IN SIDRAP REGENCY

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme dari tuntutan ganti kerugian dana desa yang dilakukan oleh APIP di Kab.Sidrap. Serta untuk mengetahui pula faktor penyebab dan faktor yang memperngaruhi kerugian dana desa yang ada di Kab.Sidrap. Tipe penelitian yang digunakan adalah hukum empiris. Populasi pegawai Inspektorat Kab.Sidrap dan pegawai kantor Desa Teppo di Kab.Sidrap. Bahan hukum yang digunakan primer dan sekunder. Analisis data penelitian dengan cara kualitatif deskriptif yaitu menjelaskan dan mengurutkan fakta-fakta yang di dapatkan di lapangan dan setelahnya ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah, Hasil penelitian ini adalah, (1) Mekanisme penuntutan ganti kerugian yang diterapkan oleh pihak APIP di Kab. Sidrap yakni terdapat pada Pasal 10 Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain serta pihak Inspektorat juga menggunakan SOP internal mereka dalam implementasi mekanisme penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian digunakan untuk menyelesaikan kasus penyalahgunaan dana desa di Desa Teppo Kecamatan Tellu Limpoe Kab. Sidrap. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi kerugian dana desa di Kab. Sidrap yaitu antara lain; faktor penegak hukum yakni kebiasaan Kepala Desa mengambil tindakan untuk menggunakan dana desa sebagai gaji pegawai dan faktor sarana atau fasilitas yakni pihak Inspektorat memiliki keterbatasan kendaraan ataupun biaya akomodasi yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pengawasam intern.

Keyword : Tuntutan Ganti Rugi, Dana Desa, APIP