Implementasi Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Desa di Kecamatan Baebunta Selatan. = Implementation of Population Document and Civil Registration Services in Villages in South Baebunta District.

ASSALSA SABILAH M (B021191010). IMPLEMENTASI PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI DESA DI KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN. Dibimbing oleh Ibu Andi Bau Inggit AR sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Fajlurrahman sebagai Pembimbing Pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana implementasi dalam Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kantor Desa di Kabuapten Luwu Utara dan untuk memahami dan menjelaskan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Desa di Kecamatan Baebunta Selatan. Penelitian ini bersifat empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi langsung kepada pejabat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara dan Petugas di Kantor Desa Lara, Kantor Desa Marannu, Kantor Desa Mukti Tama, Kantor Desa Mukti Jaya, Kantor Desa Mekar Sari Jaya, Kantor Desa Sumpira, dan Kantor Desa Beringin Jaya, dan juga masyarakat Kecamatan Baebunta Selatan. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Implementasi pelayanan dokumen kependudukan belum berjalan secara optimal, hal ini disebabkan karena belum ada sanksi yang tegas dari pemerintah daerah kepada petugas yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/493/X/2022. 2) Adapun faktor pendukung dalam pengimplementasian pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di desa yaitu Faktor hukum dalam hal ini adanya Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/533/XII/2022, Faktor Penegak Hukum serta Tersedia Fasilitas atau prasarana yang menunjang pelayanan. Sedangkan faktor penghambat dalam pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di desa adalah Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum yaitu kurangnya tanggungjawab dari petugas dan kegiatan orientasi atau pelatihan petugas yang baru dilaksanakan satu kali, Faktor Sarana atau Fasilitas yang kurang mendukung untuk proses pelayanan, Faktor Masyarakat yang tidak percaya akan proses pelayanan yang diberikan dan Faktor Kebudayaan dimana masyarakat lebih memilih untuk mengurus dokumen kependudukan menggunakan jasa calo.

Keyword : Implementasi, Pelayanan Administrasi Kependudukan, Desa