Tanggung Jawab Badan Pertanahan Terhadap Penerbitan Sertipikat Tanah Elektronik

DIENA ASTHARY HARIS (B022231045), “Tanggung Jawab Badan Pertanahan Terhadap Penerbitan Sertipikat Tanah Elektronik”. Dibimbing oleh Judhariksawan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Tanggung Jawab Badan Pertanahan terhadap penerbitan sertipikat elektronik dan perlindungan atas keamanan sertipikat tanah elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian Empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosial-hukum (social-Law Approach). Sumber bahan Hukum penelitian adalah bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui Studi Pustaka dan Wawancara di kantor ATR/BPN Kota Makassar. serta Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjawab masalah penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Pelaksanaan tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional dalam penerbitan sertipikat elektronik terbagi dalam berbagai peran dan tanggung jawab masing-masing kantor yaitu: Kementerian memastikan Sistem Elektronik berjalan dengan baik dan melakukan updating Sistem Elektronik secara berkelanjutan untuk menyesuaikan kebutuhan di lapangan dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pendaftaran tanah elektronik. Pada Kantor Wilayah bertanggung jawab memastikan seluruh Kantor Pertanahan di wilayah kerjanya untuk melaksanakan kesiapan alih media dan penyiapan SDM dengan cara melakukan pendampingan secara intensif, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta berkoordinasi dengan Kementerian atas pelaksanaan pendaftaran tanah elektronik. Dan pada kantor Pertanahan selaku wali data bertanggung jawab atas seluruh perubahan data dan/atau perbaikan data pendaftaran tanah. buku tanah, surat ukur, sertipikat dan dokumen hasil kegiatan pendaftaran tanah lainnya di wilayah kerjanya dengan cara melakukan Quality Control terhadap proses penerbitan STE agar menghasilkan Sertipikat Tanah yang valid. 2). Keamanan data sertipikat elektonik Kementerian ATR/BPN membentuk sebuah tim khusus bernama Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber yang bertugas mengatasi penyimpangan data prinadi agar tidak terjadi kebocoran data. Selain itu ATR/BPN bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Polri dalam melakukan patroli digital.