FUNGSI DAN TUGAS KEPALA KANTOR PERTANAHAN SEBAGAI PPAT KHUSUS DI KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA = Function and Dutties of the Head of the Land Office as a Special PPAT in Buton Regency

RAHMI (B022212009). Fungsi dan Tugas Kepala Kantor Pertanahan sebagai PPAT Khusus di Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Dibimbing oleh Aminuddin Ilmar sebagai Pembimbing Utama dan Romi Librayanto sebagai Pembimbing Pendamping. Penelitian ini bertujuan 1) menganalisis kewenangan Kepala Kantor Pertanahan sebagai PPAT Khusus 2) menganalisis keabsahan akta-akta
yang dibuat PPAT Khusus. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini
dilakukan di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun sumber data yang digunakan, yaitu data primer dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi lapangan yang diperoleh langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka yang diperoleh dari dokumen berupa jurnal, artikel dan hasil penelitian lainnya. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kewenangan PPAT Khusus adalah membuat akta-akta PPAT untuk melayani program-program pemerintah tertentu; membuat akta-akta tertentu bagi Negara sahabat;
pelaksanaan kewenangan tidak sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, PPAT Khusus membuat akta-akta berupa Akta Jual Beli, Akta Hibah dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), yang semua akta tersebut adalah akta yang seharusnya dibuat oleh PPAT dari unsur Notaris.
Untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat maka PPAT Khusus membuat akta-akta tersebut dikarenakan belum cukup terdapat PPAT pada wilayah Kabupaten Buton. (2) Akta-akta yang dibuat PPAT Khusus adalah sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang otentik karena akta-akta yang
dibuat sesuai dengan syarat formil dan materiil sebuah akta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah lainnya.