FUNGSI DAN TUGAS KEPALA KANTOR PERTANAHAN SEBAGAI PPAT KHUSUS DI KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA = Function and Dutties of the Head of the Land Office as a Special PPAT in Buton Regency


Rahmi, Rahmi (2024) FUNGSI DAN TUGAS KEPALA KANTOR PERTANAHAN SEBAGAI PPAT KHUSUS DI KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA = Function and Dutties of the Head of the Land Office as a Special PPAT in Buton Regency. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin Makassar.

[thumbnail of Cover]
Preview
Image (Cover)
B022212009_tesis_14-01-2025 cover1.jpg

Download (509kB) | Preview
[thumbnail of Bab 1-2] Text (Bab 1-2)
B022212009_tesis_14-01-2025 bab 1-2.pdf

Download (784kB)
[thumbnail of Dapus] Text (Dapus)
B022212009_tesis_14-01-2025 dp.pdf

Download (644kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
B022212009_tesis_14-01-2025.pdf
Restricted to Repository staff only until 29 February 2027.

Download (2MB)

Abstract (Abstrak)

RAHMI (B022212009). Fungsi dan Tugas Kepala Kantor Pertanahan sebagai PPAT Khusus di Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Dibimbing oleh Aminuddin Ilmar sebagai Pembimbing Utama dan Romi Librayanto sebagai Pembimbing Pendamping. Penelitian ini bertujuan 1) menganalisis kewenangan Kepala Kantor Pertanahan sebagai PPAT Khusus 2) menganalisis keabsahan akta-akta
yang dibuat PPAT Khusus. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini
dilakukan di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun sumber data yang digunakan, yaitu data primer dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi lapangan yang diperoleh langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka yang diperoleh dari dokumen berupa jurnal, artikel dan hasil penelitian lainnya. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kewenangan PPAT Khusus adalah membuat akta-akta PPAT untuk melayani program-program pemerintah tertentu; membuat akta-akta tertentu bagi Negara sahabat;
pelaksanaan kewenangan tidak sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, PPAT Khusus membuat akta-akta berupa Akta Jual Beli, Akta Hibah dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), yang semua akta tersebut adalah akta yang seharusnya dibuat oleh PPAT dari unsur Notaris.
Untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat maka PPAT Khusus membuat akta-akta tersebut dikarenakan belum cukup terdapat PPAT pada wilayah Kabupaten Buton. (2) Akta-akta yang dibuat PPAT Khusus adalah sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang otentik karena akta-akta yang
dibuat sesuai dengan syarat formil dan materiil sebuah akta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah lainnya.

Item Type: Thesis (Thesis)
Uncontrolled Keywords: PPAT Khusus, Kewenanagan, Keabsahan Akta PPAT
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Kenotariatan
Depositing User: Unnamed user with username pkl2
Date Deposited: 07 Mar 2025 03:21
Last Modified: 07 Mar 2025 03:21
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/43625

Actions (login required)

View Item
View Item