TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TERHADAP PEMUTUSAN AKSES INTERNET DI PAPUA DAN PAPUA BARAT (Studi Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT) = JURIDICAL REVIEW OF MINISTRY OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY'S ACTIONS ON INTERNET ACCESS CUTS IN PAPUA AND WEST PAPUA (Study of Decision Number 230/G/TF/2019/PTUN. JKT)

GUSTIN ZUYYINA RUMBOUW (B021181328), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan Judul Skripsi Tinjauan Yuridis Tindakan Kementerian Komunikasi Dan Informatika Terhadap Pemutusan Akses Internet di Papua Dan Papua Barat (Studi Putusan Nomor 230/G/ TF/2019/PTUN.JKT), di bawah bimbingan (Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.) selaku Pembimbing Utama dan (Fajlurrahman, S.H., M.H.) selaku Pembimbing Pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kedudukan Kementerian Komunikasi dan Informatika Dalam Melakukan Tindakan Pemutusan Akses Internet di Papua dan Papua Barat Berdasarkan Putusan PTUN Makassar Nomor: 230/G/TF/2019/ PTUN.Jkt. Serta untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tentang Pemutusan Akses Internet di Papua dan Papua Barat Berdasarkan Putusan PTUN Jakarta Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN.JKT. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan PTUN, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan hasil penelitian hukum yang berkaitan tentang objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Tindakan pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat oleh Menteri Komunikasi dan Informatika yang didasari oleh Pasal 40 Ayat (2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan tindakan pemerintah yang tidak melanggar hukum ditinjau dari segi syarat sah penggunaan diskresi yang diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. 2) Pada Putusan PTUN Jakarta Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN.JKT dikategorikan sebagai tindakan pemerintah yang tidak melanggar hukum karena dalam pertimbangan hakim argumentasi yang diberikan oleh Majelis Hakim pada putusan tersebut ialah Majelis Hakim merasa tidak perlu dilakukannya pengujian pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam menguji tindakan pemerintah, serta saksi-saksi yang diberikan oleh para penggugat dalam memberikan pernyataan tidak sesuai dengan gugatan para penggugat.

Keyword : Tindakan, Pemutusan Akses Internet, Kemen Kominfo