KETIDAKPASTIAN HUKUM MASA TUNGGU EKSEKUSI PIDANA MATI SEBAGAI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA = LEGAL UNCERTAINTY OF WAITING TIME FOR THE DEATH EXECUTION AS A VIOLATION OF HUMAN RIGHTS

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pengaturan masa tunggu eksekusi pidana mati di Indonesia, menemukan pemenuhan hak-hak terpidana mati selama masa tunggu eksekusi, dan menemukan konsep masa tunggu eksekusi pidana mati yang berkepastian hukum dalam rangka mewujudkan pembaharuan hukum pidana formil. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan komparatif, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan pendekatan teori yang dilengkapi melalui penelitian hukum empiris dengan pendekatan structural, pendekatan interdisipliner, dan pendekatan konflik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengaturan hukum masa tunggu eksekusi pidana mati dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum memperlihatkan adanya kepastian hukum atau dengan kata lain bahwa tidak adanya kepastian hukum masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam regulasi yang ada saat ini; (2) Pemenuhan hak-hak terpidana mati selama masa tunggu eksekusi dapat dilihat dalam dua hal, pertama, penempatan sementara di lembaga pemasyarakatan dengan status tidak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana dan tidak wajib mengikuti program pembinaan, padahal pembinaan yang semestinya dijalani oleh terpidana mati akan berdampak baik/positif bagi psikis dan kesehatan jasmani si terpidana mati. Kedua, pemberian kesempatan penggunaan hak bagi terpidana mati dalam hal permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan permohonan grasi ke Presiden Republik Indonesia; dan (3) Konsep masa tunggu eksekusi pidana mati yang berkepastian hukum dalam rangka mewujudkan pembaharuan hukum pidana formil dimulai dari tahap formulasi, tahap aplikasi, hingga tahap eksekusi. Dengan adanya ketiga tahap tersebut, maka masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati akan memiliki kepastian hukum.

Keyword : hak asasi manusia, ketidakpastian hukum, masa tunggu eksekusi, pidana mati