HARMONISASI HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM DI PERAIRAN YURISDIKSI NASIONAL INDONESIA OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT = HARMONIZING NATIONAL LAW AND INTERNATIONAL LAW IN THE LAW ENFORCEMENT SYSTEM IN INDONESIAN NATIONAL JURISDICTION WATERS BY THE INDONESIAN NAVY

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menemukan dan mendeskripsikan hakikat harmonisasi hukum nasional dan hukum internasional dalam sistem penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia; (2) merumuskan dan mendeskripsikan sistem tata kelola penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia yang dilakukan oleh institusi penegakan hukum di laut; dan (3) merumuskan dan menjabarkan perlunya penguatan peran TNL AL yang dapat mengamankan kedaulatan dan hak-hak berdaulat di wilayah perairan Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Harmonisasi hukum nasional dan hukum internasional dalam sistem penegakan hukum di laut dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan jalan melakukan ratifikasi terhadap UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut). Untuk selanjutnya, beberapa ketentuan yang terkandung di dalam UNCLOS 1982 diadopsi dan ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia; (2) Sistem penegakan hukum di wilayah Perairan Indonesia melibatkan beberapa instansi pemerintah, yaitu terdapat 13 kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum di laut, dengan 17 peraturan perundang-undangan yang secara substansial mengatur kewenangan Lembaga penegakan hukum tersebut. Banyaknya perundang-undangan dan institusi yang mengatur masalah di laut maka penegakan hukum di laut menjadi kurang efektif. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, Bakorkamla berubah menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla), dengan tugas, fungsi, dan wewenang yang lebih luas; (3) Penguatan Peran TNI AL dalam Sistem Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia merupakan kebijakan yang strategis dan mendesak denga melihat kondisi geografis Indonesia dan praktik pelanggaran hukum yang dilakukan di wilayah Perairan Indonesia, khususnya oleh kapal-kapal asing yang secara actual telah menimbulkan kerugian.

Keyword : Harmonisasi Hukum, Penegakan Hukum di Laut, TNI Angkatan Laut