PENGGABUNGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG GUNA OPTIMALISASI PELACAKAN ASET DAN PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA = MERGERING BETWEEN INVESTIGATION OF CORRUPTION CRIME AND MONEY LAUNDERING CRIME TO OPTIMIZE ASSET TRACKING AND STATE LOSSES RECOVERY

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui hakikat penggabungan penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, 2) untuk menganalisis pelaksanaan penggabungan penyidikan, 3) serta melakukan konstruksi hukum penggabungan penyidikan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan sebagai pelengkap bahan hukum dilakukan wawancara kepada Direktur Kriminal Khusus dan penyidik Kepolisan Daerah Papua, Penyidik Kejaksaan dan Bidang Pelacakan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) hakikat penggabungan penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan implementasi dari asas contante justitia, sebab melalui penggabungan penyidikan terjadi efisiensi waktu, tenaga dan biaya serta dapat mengoptimalkan pelacakan aset dan pemulihan kerugian negara. 2) Dalam praktek tidak semua tindak pidana korupsi yang disertai dengan tindak pidana pencucian uang digabungkan penyidikannya, disebabkan pertimbangan yuridis dan non yuridis. 3) Konstruksi hukum yang ideal untuk melakukan penggabungan penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pencucian uang, yakni dengan membentuk tim pelacakan aset pada Sub Direktorat Penyidikan yang tugasnya melakukan pelacakan asset, pemblokiran dan perampasan asset berkoordinasi dengan penyidik, dan penyidik fokus pada pemberkasan perkara sehingga penyidikan efisien dan efektif serta pelacakan aset dan pemulihan kerugian negara dapat optimal. Model tersebut sebagaimana dilaksanakan Kejaksaan Republik Indonesia pada penanganan kasus PT. Asuransi Jiwasraya dan kasus PT. Asabri.

Keyword : Penggabungan penyidikan, korupsi, pencucian uang, pelacakan aset dan pemulihan kerugian negara