PENGATURAN HUBUNGAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN PEMERINTAH DESA BERDASARKAN PRINSIP OTONOMI DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK = REGULATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN REGIONAL GOVERNMENT AUTHORITY AND VILLAGE GOVERNMENT IS BASED ON THE PRINCIPLE OF AUTONOMY IN REALIZING GOOD GOVERNANCE

ANDI ARFAN SAHABUDDIN. Pengaturan Hubungan Kewenangan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa berdasarkan Prinsip Otonomi dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik (dibimbing oleh Achmad Ruslan, Andi Pangerang Moenta, Aminuddin Ilmar) Kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah desa merupakan hal yang penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa haruslah sesuai dengan prinsip- prinsip otonomi. Otonomi sebagai dasar konstitusional diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Implementasi otonomi daerah dilandasi oleh semangat untuk mengubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari pendekatan yang sifatnya sentralistik menuju kepada pemerintahan daerah yang desentralistik. Namun perubahan tersebut akan menimbulkan permasalahan lain, seperti adanya peraturan perundang-undangan sektoral yang belum sesuai dengan undang-undang otonomi daerah. Akibatnya terjadi tarik menarik kewenangan antara pusat dengan daerah dan bahkan terkadang antar daerah sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan, implementasi, dan pola pengaturan hubungan kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah desa berdasarkan prinsip otonomi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Penelitian ini adalah hukum normatif di bidang hukum tata negara, yang mengkaji tentang bagaimana mewujudkan harmonisasi kewenangan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Bahan-bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, dengan menginterpretasikan, menguraikan, menjabarkan, serta menyusunnya secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah desa harus dirancang dengan cermat dan seimbang, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mencakup partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan sumber daya, untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Pemberian wewenang yang substansial kepada desa dalam mengatur urusan lokal mereka, sehingga pemerintah desa memiliki kemandirian yang lebih besar dalam menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, yang merupakan salah satu pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam pola pengaturan hubungan yang ideal, desa memiliki kewenangan yang memadai untuk pengelolaan sumber daya alam lokal sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Sementara itu, pemerintah daerah tetap memiliki peran dalam memberikan dukungan teknis, bimbingan, dan pengawasan yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program-program desa sesuai dengan rencana pembangunan yang lebih luas.

Keyword : kewenangan pemerintah daerah, kewenangan pemerintah desa, otonomi, pemerintahan yang baik