KONSTRUKSI HUKUM PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA KORUPSI = LEGAL CONSTRUCTION OF STATE FINANCIAL RETURNS IN CORRUPTION CASES

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio legis pengaturan pidana uang pengganti bagi terpidana tindak pidana korupsi, menganalisis eksekusi pidana uang pengganti terhadap terpidana tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan, serta menganalisis dan menemukan penerapan sanksi yang ideal bagi terpidana tindak pidana korupsi dalam rangka pemulihan kerugian negara. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ratio legis pengaturan pidana uang pengganti bagi terpidana tindak pidana korupsi adalah sebagai upaya untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang diderita akibat adanya suatu kejahatan korupsi. Eksekusi pidana pembayaran uang pengganti terhadap terpidana tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan adalah didasarkan pada wewenang, tugas, dan fungsi Kejaksaan sebagai institusi yang diberi kewenangan untuk mengeksekusi putusan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Penerapan sanksi yang ideal bagi terpidana tindak pidana korupsi dalam rangka pemulihan kerugian negara adalah dengan menitikberatkan pada upaya pemulihan kerugian keuangan negara dengan mengedepankan penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti terhadap perbuatan pelaku yang kualifikasinya merugikan keuangan negara secara langsung. Penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti ini kemudian disandingkan dengan sanksi pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan kualifikasi perbuatannya. Disamping itu, konsep Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement dalam sistem peradilan pidana korupsi dapat diadopsi sebagai sarana bagi tersangka/terdakwa untuk mendapatkan pengurangan hukuman (penjara dan/atau denda) jika ia mengakui perbuatannya.

Keyword : Eksekusi, Kerugian Keuangan Negara, Konstruksi Hukum, Pidana Pembayaran Uang Pengganti, Tindak Pidana Korupsi.